Terbentur Peraturan Baru, Proyek Senilai Rp 32 Miliar Ditunda

by
Foto: Illustrasi

Kudus, ISKNEWS.COM – Proyek fisik aspirasi DPRD Kabupeten Kudus, Tahun Anggaran (TA) 2018 yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai mbakau (DBCHT) senilai total Rp 32 miliar, ditunda. Penyebab penundaan itu terkait dengan adanya ketentuan baru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI, tentang penggunaan DBCHCHT.

TRENDING :  Kondisi Terkini Jembatan Ploso

Sementara menunggu keluarnya PMK, Komisi C DPRD (bidang pembangunan -red), menyerahkan pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus.

Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan, Dinas PUPR Kabupaten Kudus, Teguh Adi Rustanto, saat dihubungi isknews.com, Jumat (02-02-2018), di ruang kerjanya, membenarkan hal itu.

Menurut dia, proyek fisik aspirasi DPRD Kabupaten Kudus yang didanai dari DBHCHT itu seharusnya dikerjakan bersamaan proyek-proyek fisik yang dibeyai APBD Kabupaten Kudus TA 2018. Pelaksanaanya pada Maret – April 2018, sesuai urutan prosedur ketentuan yang berlaku.

TRENDING :  Pantura Yang Abadi Dengan Proyek Perbaikan Jalan

“Namun karena menunggu keluarnya PMK yang memuat peraturan baru, tentang penggunaan DBHCHT, pelaksanan proyek fisik aspirasi DPRD senilai total Rp 32 miliar itu, ditunda untuk sementara,” jelasnya.

TRENDING :  SatPol PP Anggarkan 39.8 Juta Dari Alokasi DBHCHT Untuk Perbaikan 12 Baliho Rusak
KOMENTAR SEDULUR ISK :