Terkait Kasus Pungli, Pemkab akan Panggil Kepsek SMP

oleh

Jepara, isknews.com (Lintas Jepara) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengaku akan memanggil seluruh kepala sekolah (Kepsek) SMP Negeri di Kabupaten Jepara pasca munculnya kasus pungutan liar (Pungli) penerimaan siswa baru di salah satu SMP. Pengumpulan kepsek itu akan dilakukan pada Senin (10/7/2017) mendatang. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/7/2017).

Menurut Andi, pihaknya hingga kini belum mengetahui dengan jelas benar atau tidaknya kasus Pungli yang ditangani Polres Jepara ini. Untuk itu, pihaknya perlu memanggil kepsek untuk klarifikasi. “Hingga kini saya belum tahu benar atau tidak, namun yang jelas nanti akan kita panggil untuk dimintai klarifikasi,” kata Andi.

TRENDING :  Tergencet PPN dan HET, Petani Tebu Kian Terpuruk

Meskipun demikian, lanjut Andi, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Polres Jepara. Namun, saat ini semua masih dalam proses penyelidikan sehingga azas praduga tak bersalah harus dikedepankan. Akan tetapi, kalau kasus Pungli ini benar terjadi, maka akan ditempuh mekanisme untuk memberikan tindakan tegas. “Jika nanti setelah diklarifikasi apa yang dilakukan ini ada landasan hukumnya, maka akan koordinasi dengan Polres. Akan tetapi, jika Pungli ini benar jelas tidak sesuai dengan visi dan misi kita,” imbuhnya.

Pemanggilan semua Kepsek SMP ini, kata Andi, untuk inventarisasi keperluan-keperluan  sekolah untuk menghindari adanya pungutan-pungutan seperti ini. “Jika tahu kebutuhan riil sekolah, Pemkab akan fasilitasi dan penuhi kebutuhan agar tidak ada lagi pungutan,” jelasnya.

TRENDING :  Selama Ramadhan, Tempat Hiburan Harus Tutup

Seperti diketahui, Tim Saber Pungli mengungkap praktek pungli untuk penerimaan siswa baru di sebuah SMP Negeri di Jepara. Tak tanggung-tanggung uang senilai lebih dari Rp. 61 juta berhasil diamankan.

Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho menyebut barang bukti uang puluhan juta itu merupakan uang hasil setoran dari 25 calon wali murid. Tiap calon wali murid ini diminta menyetor Rp.2,5 juta dengan dalih untuk membeli alat bantu pendidikan. Akan tetapi, pungutan ini tidak ada dasar hukumnya.

“Awalnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat soal adanya oknum guru yang mengumpulkan calon wali murid untuk dimintai setoran dengan dalih untuk membeli alat bantu. Setelah itu kita selidiki dan digeledah didapati uang pungutan itu,” kata Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP Suharta, Selasa (4/7/2017) sore.

TRENDING :  Diduga Frustasi, Kakek 80 Tahun Gantung Diri

Untuk mendalami kasus ini, lanjut Kapolres, pihaknya sudah memeriksa setidaknya 12 orang. Sebagian besar yang diperiksa merupakan oknum guru yang masuk dalam panitia penerimaan siswa baru. Beberapa yang diperiksa yakni MR, LA dan  FK yang merupakan panitia penerimaan siswa baru. “Untuk kasus ini kita belum menetapkan tersangka. Kira masih terus mendalami dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk orang tua siswa,” jelasnya. (ZA)

KOMENTAR SEDULUR ISK :