Terkait Perusakan Mangrove, Petambak Desa Keboromo Tanyakan Kinerja Pemkab dan Kepolisian

oleh
ISKNEWS.COM
Kuasa Hukum petambak Desa Keboromo, Kecamatan Tayu sedang menunjukkan areal konservasi Mangrove yang dialihfungsikan. (Ivan Nugraha/ISKNEWS.COM)

Pati, ISKNEWS.COM – Kawasan konservasi adalah kawasan lindung yang keberadaannya dilindungi undang-undang. Artinya, di kawasan tersebut tidak boleh dialihfungsikan selain untuk konservasi, sehingga jika ada kawasan konservasi Mangrove dijadikan tambak, maka hal itu merupakan tindak pidana. Demikian dikatakan Kuasa Hukum petani tambak Desa Keboromo, Darsono, Minggu (25-03-2018).

Ia menambahkan, laporan petani tambak Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Pati, terkait perusakan dan pengalihfungsian lahan konservasi Mangrove menjadi tambak ikan oleh Hardiyanto, dinilai sudah tepat. Namun Darsono menyayangkan dinas terkait dan kepolisian yang dinilai tidak serius menanggapi laporan tersebut.

ISKNEWS.COM
Kuasa Hukum petambak Desa Keboromo, Kecamatan Tayu sedang menunjukkan areal konservasi Mangrove yang dialihfungsikan. (Ivan Nugraha/ISKNEWS.COM)

“Kami sudah melapor tetapi laporan itu berhenti di level Polres, maka kami mempertanyakan kinerja Kapolres ini apa ? Bisa kerja apa tidak,” tegas Darsono.

TRENDING :  Ratusan Petani Ketela asal Cluwak dan Dukuhsekti berunjuk rasa di depan kantor Perhutani

Secara administrasi, imbuhnya, karena ini menjadi kawasan konservasi maka apa yang dilakukan Hardiyanto adalah pelanggaran hukum. Apalagi pelaku perusakan ini sudah tiga kali dipanggil berkaitan dengan tindakannya tersebut, tetapi tidak mengindahkan, seharusnya pemerintah bisa melakukan upaya paksa dengan melakukan penanaman Mangrove di lahan yang sudah dijadikan tambak ikan tersebut.

“Hardiyanto ini sudah tiga kali dipanggil tetapi tidak mengindahkan, sebenarnya Pemkab bisa menggunakan wewenang prerogativnya melakukan upaya paksa dengan menanami Mangrove lagi. Tapi yang terjadi, sepertinya Pemkab kok tidak berani,” tukas Darsono lebih lanjut.

TRENDING :  Truk Isuzu dan Mitsubishi Adu Kuat di Jalan Raya Pati-Kudus

Ia menambahkan, Kepolisian dan Pemkab, terutama dinas terkait terkesan mengadu domba antar warga masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berharap Kepolisian dan Pemkab menggunakan wewenangnya untuk menyidik pelaku pengrusakan Mangrove tersebut.

“Jika tetap tidak ada tindakan, kami berencana akan melakukan berbagai aksi, baik yang sifatnya administratif dengan mengirim surat protes kepada Pemkab dan Polres, tetapi tidak menutup kemungkinan kami akan datang ramai-ramai,” ujar Darsono.

Seperti diketahui, areal konservasi hutan Mangrove di pesisir Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Pati, dirusak dan dialihfungsikan menjadi tambak ikan oleh oknum warga setempat. Kejadian yang berlangsung sejak empat tahun ini sudah dilaporkan para petambak Desa Keboromo ke pihak terkait, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian yang jelas.

TRENDING :  Bulan Puasa Asyik Ngamar, Di Ciduk Satpol PP

Tindakan pengalihfungsian dan perusakan lahan konservasi tersebut jelas melanggar Undang-undang (UU) nomor 27/2007, pasal 73 ayat 1 huruf (b).

Bagi pelanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat dua tahun, dan paling lama 10 tahun serta pidana denda. (IN/RM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :