Terlambat 10 Hari Gaji PNS Di Kudus Akhirnya Dibayarkan

Kudus, isknews.com – Setelah sempat mengalami keterlambatan sekitar 10 hari, gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, akhirnya dibayarkan. Pembayaran gaji untuk sekitar 9000 PNS di semua Organisasi Perangkat Daeah (OPD) se Kabupaten Kudus itu, dilaksanakan secara serentak pada Selasa (10/1) kemarin.

Kepala Kantor Badan Pengelolaan Pajak Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Jumartono, melalui Sekretaris Dinas (Sekdin) Rofi’atun, yang dihubungi isknews.com, di ruang kerjanya, Rabu (11/1), membenarkan hal itu. Menurut dia, keterlambatan pembayaran gaji PNS di Pemkab Kudus itu bukan dikarenakan tidak tersedianya anggaran, melainkan disebabkan kepala OPD terkait, merupakan pejabat baru yang baru dilantik pada akhir 2016, serta memulai tugasnya pada awal 2017. “Berhubung tanggal 1 dan 2 Januari 2017 adalah hari libur, maka pada 3 Januari 2017, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditanggali, termasuk DPA untuk gaji PNS.”

Proses selanjutnya, tuturnya lanjut, DPA yang sudah diberi tanggal itu ditandatangani oleh Kepala OPD yang dilantik, setelah lebih dahulu mendapatkan Surat Keputusan dari PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran), serta oleh bendahara. Barulah pada 4 dan 5 Januari 2017, DPA itu dicetak. Setelah proses itu dilalui, Kepala OPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk gaji PNS di lingkungan OPD-nya, ke BPPKAD.

“Berdasarkan pengajuan Kepala OPD itulah, BPPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran gaji PNS, melalui rekening. Pada 10 Januari 2017, anggaran untuk gaji PNS itu, sudah masuk ke rekening semua PNS di Kabupaten Kudus.”

Baca Juga :  Pengadaan Alat Pelatihan BLK di Hapus

Mengenai jumlah jumlah PNS di Pemkab Kudus yang menerima gaji, dia mengatakan tidak tahu secara rinci, karena yang mempunyai datanya ada pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kudus. Kalau terkait dengan jumlah SP2D yang dikeluarkan pada tahun ini, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 100 SP2D pada 2016, menjadi 87 SP2D pada 2017. “Beban gaji untuk PNS yang harus dikeluarkan Pemkab Kudus pada 2017 ini berkurang, diantaranya dengan pengambilalihan kewenangan SMA/SMK oleh provinsi.” (DM)

APA KOMENTAR SEDULUR ISK ?