THR Buruh PR Gentong Gotri Belum Jelas

oleh
tunjangan hari raya
Kuasa hukum buruh PR Gentong Gotri saat bersama pemilik melakukan negosiasi terkait nasib pekerja di Kudus. (Istimewa)

Kudus, ISKNEWS.COM – Nasib buruh pabrik rokok (PR) Gentong Gotri di Kabupaten Kudus hingga kini masihbelum jelas. Sebab aset perusahaan hingga kini masih belum laku. Kondisi tersebut membuat kepastian 1.151 buruh untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) juga belum mendapatkan kejelasan.

Kuasa hukum buruh PR Gentong Gotri Daru Handoyo mengatakan, saat ini pihaknya masih berupaya untuk pemenuhan hak normatif para pekerja. “Kami masih mengupayakan dan mengadakan negosiasi dengan pemilik,” ujarnya.

Menurutnya, pihak PR Gentong Gotri selama ini sangat kooperatif, karena bersedia memberikan hak normatif para pekerja apabila aset yang dimiliki laku dijual. Aset yang dimaksud adalah yang berada di Jalan Gebang Anom Raya Nomor 18 Genuk, Semarang.

TRENDING :  Pemkab Kudus Siapkan Rp 32,2 Miliar Untuk THR ASN

“Harga yang ditawarkan Rp 260 juta untuk pembelian lahan, bangunan beserta isinya, termasuk perizinan,” paparnya.

Akan tetapi hal itu kemudian menjadi kendala karena para peminat hanya tertarik dengan bangunannya saja. Jika nantinya aset PR Gentong Gotri laku terjual, maka akan dilakukan untuk memenuhi hak normatif para pekerja.

“Termasuk yang ada di Kudus sebanyak 1.1521 buruh dengan total mencapai Rp 44,124 miliar,” tukas Daru Handoyo.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker Perinkop) Kabupaten Kduus Bambang Tri Waluyo melaluiĀ  Kasie Perselisihan Tenaga Kerja Agus Juanto mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat edaran kepada 150 perusahaan di Kudus untuk membayarkan THR kepada karyawannya.

“Kami sudah mengirimkan surat edaran sejak satu bulan sebelum lebaran,” katanya saat ditemui di kantornya, Senin (27/05/2018).

TRENDING :  Asyik, Buruh PT Nojorono Hari Ini Terima THR Lebih Awal

Di antara perusahaan yang disurati adalah PR Gentong Gotri. Menurutnya dari hasil konfirmasi perusahaan menyatakan bersedia membayarkan hak normatif para karyawannya. Termasuk untuk pemberian THR tahun ini.

Disebutkan dalam surat edaran Nomor 560/697/16/2018 tertanggal 15 Mei 2018 berisi penekanan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang kewajiban perusahaan untuk memberikan THR kepada pekerja.

TRENDING :  Penatapan UMK 2018 Tanpa Survei KHL

Dengan ketentuan pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR satu bulan upah. Sedangkan yang memiliki masa kerja minimal satu bulan secara menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan THR secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dikali satu bulan upah dibagi 12.

THR wajib diberikan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum lebaran. Nantinya apabila ada perusahaan yang tidak mematuhi surat edaran tersebut akan diberikan sanksi tegas. Mulai sanksi administrasi, teguran tertulis, hingga merekomendasikan pencabutan izin usaha. (MK/WH)

KOMENTAR SEDULUR ISK :