Transparansi Penggunaan DD, Pasopati Wacanakan Desa Online

oleh

Pati, isknews.com (Lintas Pati) – Bentuk transparansi kaitannya dengan penggunaan Dana Desa (DD), Paguyuban Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) bakal mencanangkan desa online di 401 desa di Bumi Mina Tani. Dengan begitu, pengawalan terhadap DD bisa sepenuhnya dilakukan semua pihak, termasuk masyarakat.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dispermades dan Kominfo tentang pembuatan desa online, dalam waktu dekat ini sudah bisa terlaksana,” beber Ketua Pasopati, Dwi Toto, Sabtu (25/11/2017).

TRENDING :  Dana Desa Hampir Terserap 100 persen, Desa Diminta Lebih Kreatif dan Produktif

Saat ini, lanjut dia, di Kabupaten Pati kurang lebih sebanyak 21 desa sudah menggunakan website untuk mengekspos komoditi unggulan, serta sistem pemerintahannya. Meski begitu, pihaknya akan mengumpulkan seluruh Kepala Desa (Kades), minimal paguyuban pasopati untuk membahas desa online yang memiliki cakupan lebih luas termasuk penggunaan DD.

“Apabila ada persoalan, masyarakat bisa memantau melalui itu di desanya masing-masing. Tinggal klik informasi sudah bisa diperoleh,” terangnya.

Selain itu, sebagai transparansi penggunaan DD, Pemerintah Desa (Pemdes) sudah memiliki papan informasi grafis. Dengan begitu, setiap kegiatan yang menggunakan DD sudah barang tentu dicantumkan di sana.

TRENDING :  Sempat Dihalang-halangi Keluarga Pelaku Mutilasi, Pihak Keluarga Pati Bersikeras Rawat Cucunya

Sebelumnya, Pasopati diundang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Satgas Dana Desa ke Jakarta pada 21 – 23 November, untuk melakukan pembahasan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) DD.

“Intinya dalam sosialisasi tersebut, agar DD dilakukan sesuai regulasi yang ada karena DD rawan dikorupsi. Tapi saya yakin, teman-teman Kades di Pati tidak akan melakukan hal seperti itu, karena DD merupakan amanah dari pemerintah yang digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” tutur Toto.

TRENDING :  Gubernur Harapkan Penggunaan Dana Desa Transparan

Ditambahkan, pada prinsipnya DD bisa diaudit oleh siapa pun meliputi masyarakat, LSM, media, kepolisian, inspektorat, kejaksaan, pengadilan, BPK, bahkan KPK. Sehingga, pemdes tidak akan melakukan kegiatan yang menyimpang dari koridor penggunaannya. (Wr)

KOMENTAR SEDULUR ISK :