Tripartid Pantau Bersama Soal Penerapan UMK Perusahaan di Kudus

oleh
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, UKM Kabupaten Kudus bersama tripartit melakukan pantauan langsung terkait penerapan upah minimum kabupaten (UMK) di Kudus.

Kudus, ISKNEWS.COM – Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, UKM mewakili Pemkab Kudus, Apindo mewakili pengusaha dan SPSI mewakili serikat buruh yang tergabung dalam tripartit melakukan pantauan langsung terkait penerapan upah minimum kabupaten (UMK) ke 110 perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, UKM Kabupaten Kudus Bambang Tri Waluyo melalui Kepala Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Agus Juwanto meminta seluruh perusahaan di Kabupaten Kudus bisa menyesuaikan dengan UMK tahun 2019.

TRENDING :  Peringatan Haul dan Salin Luwur Syaikh Sadzali Rejenu Digelar

UMK merupakan upah terendah yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada tenaga kerja. Oleh karena itu, dinasnya membuka aduan tenaga kerja yang merasa tidak memperoleh haknya, termasuk pengaduan soal UMK.

UMK Kudus 2019 telah ditetapkan sebesar Rp 2.044.467, dan harusnya mulai diterapkan untuk gaji Januari 2019.

Sejak awal Febuari, Dinas Perinkop UKM telah melakukan pantauan. Namun untuk sementara ini, belum ada perusahaan yang diketahui tidak melakukan penggajian sesuai dengan ketentuan UMK.

TRENDING :  Feri dan Ain Pimpin PW IPNU-IPPNU Jawa Tengah

“Ada 1.400 perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus, meski tidak semuanya, namun kami lakukan sampling pantauan untuk mengetahui kondisi perusahaan dan penerapan upah minimum di Kudus,” tuturnya

Ditambahkan, Sebenarnya ada satu perusahaan yang belum, tapi sudah memberitahukan bahwa penyesuaian dilakukan mulai April dengan selisih gaji Januari hingga Maret akan tetap diberikan secara bertahap.

TRENDING :  Dilema USBN Dengan Menggunakan Komputer

Pada tahun lalu, Agus mengaku ada sekitar delapan persen perusahaan yang diketahui tidak melakukan pengupahan sesuai UMK. Namun, hanya berlaku untuk sebagian karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut mendaatkan pembinaan dan pendampingan sampai dengan seluruh karyawan mendapatkan haknya dengan UMK.

”Ada juga perusahaan yang menganggap UMK itu adalah take home pay atau gaji keseluruhan. Padahal UMK itu adalah gaji pokok dan tunjangan tetap,” pungkasnya. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :