Tunggu Aturan Kemenkeu RI, OPD Tak Berani Gunakan DBHCHT

oleh

Kudus, ISKNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, hingga kini masih menunggu keputusan Kementeri Keuangan (Kemenkeu) RI, tentang peraturan baru penggunaan dana alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Selama keputusan tersebut belum turun, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima alokasi DBHCHT, tidak berani menggunakan dana tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono melalui Sekretaris Dinas (Sekdin), Rofi’atun yang dihubungi isknews.com, Rabu (14-02-2018), mengatakan hal itu.

TRENDING :  Sekda Pada Musrenbang RKPD 2018 : Ketatnya Regulasi Sektor Rokok Picu Tumbuhnya Angka Pengangguran Di Kudus

Menurut dia, sampai Februari 2018 ini, BPPKAD belum menerima informasi dari pemerintah pusat tentang DBHCHT yang diperuntukkan Pemkab Kudus TA 2018. Biasanya, informasi itu sudah diterima pada setiap awal tahun, sedangkan pencairannya pada bulan Maret.

“Sampai hari ini, kami belum menerima informasi, terkait alokasi DBHCHT untuk Kabupaten Kudus. Mungkin nanti setelah peraturan baru Kemenkeu RI dikeluarkan,” sebutnya.

TRENDING :  Ternyata Ada Pesan Tersirat dari Tradisi Manganan

Pada TA 2017 lalu, DBHCHT yang diterima oleh Kabupaten Kudus, mencapai sebesar Rp 153,43 miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya 2016, mengalami peningkatan cukup besar, karena yang diterima Kabupaten Kudus pada tahun lalu sebesar Rp 140.751.411.000.

Penggunaan dana DBHCHT itu, dialokasikan untuk menunjang penganggaran APBD Kabupaten Kudus TA 2017. Yakni dari sebesar Rp 153,43 miliar itu yang dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Kudus sebesar Rp 136,4 miliar.

TRENDING :  Berbagi Dengan Warga Yang Membutuhkan

“Jika ditambah dengan sisa penganggaran tahun sebelumnya, sebesar Rp 18,74 miliar, anggaran keseluruhan pada APBD Kabupaten Kudus 2017 murni, mencapai Rp 155,15 miliar,” jelas Rofi’atun. (DM/AM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :