Unjuk Rasa, Honorer K2 Tuntut Pengangkatan CPNS Tanpa Syarat

oleh
Unjuk Rasa, Honorer K2 Tuntut Pengangkatan CPNS Tanpa Syarat
Foto: Honorer K2 Kudus melakukan unjuk rasa di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, Selasa (18-09-2018). (Yuliadi Mohammad/ISKNEWS.COM)

Kudus, ISKNEWS.COM – Sebanyak 90 tenaga honorer K2 Kudus pagi ini melakukan unjuk rasa di depan Alun-alun Simpang Tujuh, Selasa (18-09-2018). Dalam unjuk rasa tersebut, mereka menyuarakan tuntutan terkait formasi CPNS honorer K2 yang berjumlah 29 orang saja dengan batasan usia maksimal 35 tahun dan berpendidikan S1 (Sarjana).

Aksi unjuk rasa honorer K2 dimuali dengan orasi di depan air mancur Pendopo Kabupaten Kudus. Lalu dilanjutkan dengan orasi sambil berjalan memutari Alun-alun Simpang Tujuh dan diakhiri dengan doa bersama.

Yuni Rochayati koordinator aksi unjuk rasa honorer K2 Kudus menyatakan bahwa pihaknya menuntut kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini BKN dan MenPAN RB untuk melakukan pengangkatan CPNS tanpa syarat pada Honorer K2 Kudus. Selain itu, pihaknya juga mengkritisi formasi CPNS K2 yang hanya berjumlah 29 orang saja.

“Data jumlah tenaga K2 di Kudus yang sudah terkunci di Menpan ada 225 orang. Jika dilihat dari persyaratan penerimaan CPNS yang ada, dari 225 tenaga K2 Kudus tidak ada yang memenuhi syarat yang ditetapkan,” katanya.

TRENDING :  Ketua Persit Kudus Gerakan Anggotanya Perangi Narkoba
Unjuk Rasa, Honorer K2 Tuntut Pengangkatan CPNS Tanpa Syarat
Foto: Honorer K2 Kudus melakukan unjuk rasa di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, Selasa (18-09-2018). (Yuliadi Mohammad/ISKNEWS.COM)

Diungkapkannya, K2 Kudus yang memiliki usia dibawah 35 tahun hanya ada 23 orang saja. Dan merekapun tidak ada yang memenuhi persyaratan pendidikan yang mengharuskan berpendidikan minimal Sarjana.

“Kami di sini sudah mengabdikan diri selama belasan hingga puluhan tahun lamanya. Apa salahnya jika kami diberi kemudahan untuk menjadi abdi negara (CPNS). Disisi lain usia honorer K2 Kudus juga sudah mendekati masa pensiun. Karena itu, kami meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Dalam unjuk rasa tersebut para tenaga K2 yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer K2 (FKH K2) Kudus menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemerintah Daerah dan Pusat.

Pertama, mengangkat pegawai honorer K2 menjadi CPNS tanpa syarat. Kedua, Pemerintah RI melalui MenPAN-RB dan BKN tidak memberi formasi CPNS jalur Umum kepada Kudus sebelum honorer K2 diangkat menjadi CPNS. Ketiga, rencana penerimaan CPNS kabupaten Kudus 2018 harus dihentikan sebelum kami pegawai honorer K2 diangkat menjadi CPNS.

TRENDING :  Penjual Bensin Eceran "Terpaksa" Beralih Pertalite Dan Pertamax

Keempat, jika pemerintah tidak bisa menyelesaikan kasus K2 Lebih baik Jokowi lengser dari presiden. Sebab K2 menurut kami solusinya hanya di keputusan presiden. Kelima, jika tidak jelas setatus kami hingga akhir tahun 2018 lebih baik seluruh K2 dan keluarga memakai hak politik 2019 dalam pemilihan pilpres tidak kepada Jokowi.

Keenam, mengajukan kembali berkas pelaporan K2 kepada H. Musthofa dan mengusut semua pejabat yang terlibat dengan kasus penggelembungan K2 tahun 2013-2014 beserta PNS K2 yang telah di tempatkan di tahun tersebut. Ketujuh, semua K2 Kabupaten Kudus akan melaporkan kasus honorer atas pemerintah daerah maupun pusat sebagai delik sikap tidak menyenangkan kepada seluruh honorer, apalagi dengan upah gaji yang sangat minim serta beban kerja yang harus di samakan dengan PNS.

Kedelapan, meminta Kepala/Plt. BKPP-Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan baru untuk serius dan berpihak kepada kebenaran terkait yang dialami oleh Honorer K2.
Meminta Sekda mengajukan formasi baru CPNS kepada Pemerintah Pusat untuk 225 tenaga honorer K2 yang telah mengabdi puluhan tahun. Dan terakhir adalah merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang tidak menguntungkan nasib tenaga honorer kategori 2 dengan adanya batasan maksimal usia 35 tahun.

TRENDING :  Warga Mijen Kenalkan Seni Barongan ke Generasi Muda Melalui Kirab Budaya

Menggapi hal tersebut, Pj Bupati Kudus, Riena Retnaningrum mengatakan bahwa dalam satu dua hari ini pihaknya akan membuatkan surat usulan Pemkab kepada MenPAN RB dan BKN terkait usulan dari FKH-K2 Kudus.

“Kami membutuhkan waktu untuk mencermati kata-katanya, dampak dan akibat hukumnya. Saya minta semuanya untuk taat dengan regulasi,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Riena Retnaningrum juga mempersilahkan dua orang perwakilan FKH-K2 Kudus untuk mengawal surat tersebut ke MenPAN RB dan BKN. Mengingat waktu pembukaan CPNS yang sudah didepan mata. Rencananya besuk, dua perwakilan FKH-K2 Kudus akan bertolak ke Jakarta untuk mengawal surat usulan tersebut. (NNC/WH)

KOMENTAR SEDULUR ISK :