Usai Penetapan UMK Kini Pekerja Tunggu Realisasi Skala dan Struktur Upah

oleh
Suasana sosialisasi Upah Minimum Kabupaten yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja Perindusrtrian dan Koperasi Kabupaten Kudus di Hotel @hom. (Foto: YM)

Kudus,isknews.com – Usai penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kudus oleh Gubernur Jawa Tengah, ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F-SPSI) Kudus Wiyono, menekankan agar perusahaan memberlakukan skala dan struktur pengupahan pada perusahaan. sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 78/2015 tentang Pengupahan, maka tuntutan pekerja saat ini bukan lagi soal UMK, melainkan struktur skala upah.
“Pemantauan skala dan struktur upah hanya bisa di lakukan oleh tri partij, dan tidak bisa hanya dipantau oleh serikat pekerja saja, karenanya diperlukan keseriusan semua pihak untuk menerapkan tiga item dalam sistem pengupahan pada tenaga kerja yaitu, masa kerja, kompetensi dan pendidikan si tenaga kerja,” ujar Wiyono usai mengikuti Sosialisasi UMK yang digelar oleh  Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperikop dan UKM) Kabupaten Kudus di Hotel @hom kemarin, Selasa (27/11/2018).

Apalagi, kata dia, UMK merupakan jaring pengaman untuk pekerja yang masa kerjanya belum genap satu tahun, sedangkan pekerja yang sudah lama bekerja seharusnya mendapatkan upah berdasarkan ketentuan struktur skala upah.

Jika perusahaan menerapkan aturan soal skala upah, maka upah yang diterima para pekerja tentunya lebih besar dari UMK yang ada saat ini.

TRENDING :  Serikat Buruh di Jepara Minta Penghitungan UMK Tidak Gunakan PP 78 Tahun 2015

Ia menegaskan SPSI akan terus mengawal pemberlakukan struktur skala upah sehingga jumlah perusahaan yang menerapkan semakin bertambah.

Saat ini, kata dia, tidak ada lagi penolakan soal besaran upah yang ditetapkan, karena formulasinya juga berlaku secara nasional.

“Hingga kini, jumlah perusahaan di Kabupaten Kudus yang sudah menerapkan skala upah baru 72 perusahaan. Sementara jumlah perusahaan secara total di Kudus mencapai 8.900-an perusahaan,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kudus Ansori di sela-sela sosialisasi UMK 2019 di Hotel @Hom Kudus, Selasa.

Dari ribuan perusahaan tersebut, kata dia, perusahaan kategori besar dengan jumlah pekerja lebih dari 500 orang berjumlah 70-an perusahaan, selebihnya golongan menengah, kecil dan UMKM.

Meskipun demikian, dia mendorong perusahaan di Kabupaten Kudus untuk bisa menerapkan struktur skala upah, mengingat aturan penerapan UMK hanya untuk pekerja dari nol bulan hingga satu tahun.

“Untuk pekerja yang masa kerjanya lebih dari satu tahun, tentunya sudah layak mendapatkan upah sesuai struktur skala upah,” ujarnya.

TRENDING :  KSBSI Kudus Nilai Sosialisasi dan Pengawasan Pelaksanaan UMK Tidak Konsisten

Besarnya UMK 2019 di Kabupaten Kudus sesuai keputusan Gubernur Jateng nomor 560/68 tahun 2018 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng tahun 2019 sebesar Rp2.044.467,75.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Kudus Bambang Sumadyono menambahkan bahwa hampir semua perusahaan yang tergabung dalam Apindo Kudus menerapkan struktur skala upah.

“Catatan kami hanya ada dua perusahaan yang sedang proses menuju penerapan struktur skala upah,” ujarnya.

Hal terpenting, kata dia, ketika ada perubahan upah, para pekerja juga bisa meningkatkan produktivitasnya.

Sementara itu, Kepala Disnakerperinkop dan UKM, melalui Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja, Anshori, menjelaskan bahwa berdasarkan monitoring pengupahan perusahaan di Kabupaten Kudus pada bulan April sampai Mei 2018, ada 94,5% perusahaan formal yang telah menetapkan skala dan struktur upah buruh.

Meskipun demikian, Anshori mengaku pihaknya akan terus mengusahakan buruh yang memiliki masa kerja diatas satu tahun untuk mendapatkan skala dan struktur upah, sebagaimana PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Bagi perusahaan yang belum menerapkan skala dan struktur upah buruh, masih diberikan kesempatan untuk menyusunnya.

TRENDING :  Upah Minimum Kabupaten Kudus Naik 10 Persen ?

“Kenaikan upah minimum ditujukan kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun besaran kenaikan upahnya dirundingkan secara bipatrit antara pekerja dan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan berdasarkan struktur dan skala pengupahan,” jelas dia.

Dalam penyusunan skala dan struktur upah, pengusaha harus memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja dan kompetensi dari pekerja. Setelah dibentuk, skala dan struktur pengupahan itu, wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja guna mendorong produktivitas kerja. Dan dilaporkan ke Disnakerperinkop dan UKM untuk dilakukan pencatatan.

Diingatkannya, pengusaha yang menyusun dan menerapkan skala dan struktur upah atau tidak memberitahukannya kepada pekerja dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiata usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha.

“Kami selalu mensosialisasikan dan mengingatkan perusahaan untuk menetapkan skala dan struktur upah buruh. Selain itu, kami juga mengusahakan buruh agar mendapatkan hak-haknya,” ujar Anshori. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :