Zona Khusus PKL, Eksekutif Belum Bicara Banyak Kepada Legislatif

Zona Khusus PKL, Eksekutif Belum Bicara Banyak Kepada Legislatif

Pati, isknews.com (Lintas Pati) – Terkait zona khusus bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati belum membahas secara intensif, upaya relokasi PKL di zona merah kepada DPRD Pati.

Diketahui, dalam Perda Nomor 13 tahun 2014 disebutkan, relokasi PKL yang berada di zona merah, akan dilakukan tiga tahun sejak regulasi itu diundangkan. Sehingga, seharusnya relokasi PKL sudah dilaksanakan pada September 2017 lalu.

“Sempat ada pembicaraan tetapi belum mendalam, hanya secara global. Kalau memang tahun ini dilakukan maka perlu kajian mendalam,” ungkap Wakil Ketua III DPRD Pati, Joni Kurnianto, belum lama ini.

TRENDING :  Akun Medsos Wakil Ketua III DPRD Pati Diretas

Berdasarkan Perbup Pati Nomor 1 tahun 2016, zona merah merupakan lokasi yang tidak boleh untuk kegiatan PKL. Area itu meliputi, Jalan Tunggulwulung, Jalan Diponegoro, Jalan Kembangjoyo, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Pemuda, Kompleks Alun alun Simpang 5 Pati dan Kompleks Alun alun Tayu.

TRENDING :  Tujuh Pasangan Tidak Sah Lagi Ngamar, Terjaring Razia Satpol PP Kudus

“Relokasi itu tidak sekadar menggusur tanpa solusi. Tetapi, sesuai regulasi harus disiapkan tempat relokasi yang representatif,” terang Joni.

Intinya, lanjut dia, pemindahan PKL justru tidak membuat omzet mereka menurun drastis atau bahkan mematikan usaha mereka, melainkan sebaliknya meningkatkan penghasilan para PKL di zona khusus.

TRENDING :  Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Resmikan Kantor Komunitas Sahabat Wulan

“Kami akan mengawal serius relokasi PKL. Pelaksanaannya harus dipastikan sesuai ketentuan, serta tidak mematikan PKL,” tegasnya.

Tandas Joni, PKL di Indonesia sudah menjadi budaya. Jadi, jangan digusur atau dihilangkan begitu saja tanpa solusi. Mereka harus dirawat dibina karena keberadaannya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Wr)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post