Kudus, isknews.com – Sebanyak 2.458 guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kudus telah memiliki sertifikasi pendidik.
Data ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, yang mencatat jumlah tersebut terdiri dari 1.756 guru Sekolah Dasar (SD) dan 702 guru Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho, menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik merupakan langkah penting dalam meningkatkan mutu tenaga pengajar di daerah.
“Sertifikasi pendidik menjadi tolok ukur untuk memastikan kompetensi guru sesuai standar. Selain itu, guru bersertifikasi juga berhak mendapatkan tunjangan profesi secara berkala,” ujar Anggun, Senin (9/12).
Selain guru ASN, terdapat pula 150 guru non-ASN di jenjang SD dan 98 guru non-ASN di jenjang SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta, yang telah bersertifikasi. Hal ini menjadi bagian dari upaya Disdikpora dalam meratakan kualitas pendidikan di Kudus.
Percepatan Melalui SIMP-KB
Menurut Anggun, percepatan sertifikasi dilakukan melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terintegrasi dengan portal Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (SIMP-KB).
“Para guru yang ingin mengikuti seleksi PPG kini harus mendaftar melalui SIMP-KB, dengan memastikan akun mereka terhubung dengan data Dapodik dan GTK yang valid. Sistem ini mempermudah pendaftaran sekaligus meningkatkan akurasi data,” jelasnya.
Namun, Disdikpora juga menghadapi tantangan dalam mengelola guru DPK (diperbantukan) yang ditempatkan di sekolah swasta. Hingga kini, terdapat delapan guru DPK yang tersebar di beberapa sekolah, seperti SMP Muhammadiyah 1 dan 3 serta Bakti Praja Kaliwungu.
“Status dan unit kerja mereka masih dalam pembahasan. Kami berupaya memastikan guru DPK memiliki struktur organisasi yang jelas meskipun ditempatkan di sekolah swasta,” tambah Anggun.
Total Guru di Kudus
Berdasarkan data terbaru per November 2024, total jumlah guru di Kabupaten Kudus mencapai 5.189 orang. Disdikpora terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengatasi persoalan distribusi tenaga pengajar, terutama di sekolah swasta yang masih kekurangan guru.
“Dengan langkah-langkah strategis ini, kami berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Kudus dapat terus meningkat, sejalan dengan target peningkatan kompetensi guru,” tutup Anggun. (AS/YM)
