20 Persen Penghuni Rusunawa Bukan warga Miskin Kudus

oleh

Kudus isknews.com – Komposisi penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) milik Pemkab Kudus yang dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) terletak di Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu Kudus, 20 persen disewa oleh warga dengan KTP luar kota atau bukan warga Kudus.

Rusunawa  yang keperuntukannyan diprioritas untuk warga miskin Kudus, kini penghuninya dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan penghuni tersebt diketahui saat dilakukan pelaksanaan kontrak ulang yang dikakukan pada beberapa bulan yang lalu ditahun 2019.

Rusunawa kini juga melakukan screening terhadap para calon penghuni. Karena hanya akan memprioritaskan bagi warga yang ber KTP di Kudus.

TRENDING :  Dampak Kekeringan di Pati 4.377 Jiwa Butuh Air Bersih
Rusunawa di Desa bakalankrapyak kaliwungu Kudus (YM/YM)

Dari catatan yang dihimpun pihaknya. Diketahui sekitar 20 persen penghuni yang tidak berKTP Kudus. Mereka berasal dari Kabupaten di sekitar Kudus, seperti Jepara, Pati, Demak, Rembang dan Semarang.

Sementara jika dilihat dari prosentase kotrak, hingga saat ini masih ada beberapa penghuni yang hingga kini masih belum melakukan kewajiban pembayaran sewa kamar.

Hal itu diketahui saat pengelola Rusunawa tersebut ditanyai oleh sejumlah awak media yang mendatangi salah satu kantor Twin Block di lantai satu, disampaikannya bahwa dari total sekitar 390 kamar di 4 Twin Block rusunanwa Kudus, hanya ada sejumlah 240 kamar yang digunakan.

TRENDING :  Ditandai Dengan Pemukulan Gong, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati Resmikan Kampung KB

“Sisanya masih kosong dan sebagian lagi rusak,” terangnya.

Dari 290 Kepala Keluarga (KK) yang ada, empat puluh KK diantaranya merupakan warga dari luar daerah Kudus.

“Umumnya mereka adalah warga lama, yang pada saat itu Rusunawa baru dibangun dan belum banyak penghuninya sehingga menerima penghuni asal luar kota,” tutur dia.

Terkait dengan upaya penertiban penghuni yang menunggak, wahyu mengatakan jika hal tersebut terus diupayakan oleh pihaknya, kepada para penghuni yang masih menunggak biaya sewa ditahun 2019, pihaknya berharap agar mereka bisa segera melunasinya.

TRENDING :  Disdukcapil Pati Bebaskan Denda Administrasi Bulan Ini

“Sebagaimana perda yang ada yakni batas maksimum penunggakan adalah 3 bulan, jika lebih dari itu mereka akan dikeluarkan dari Rusunawa,” terangnya.

Wahyu juga membantah statemen di sebuah media bahwa  total tunggakan dari para penghuni Rusunawa Bakalankrapyak mencapai Rp. 100 juta.

“Memang sebagian masih ada yang menunggak. Tetapi besarannya tidak sampai segitu,” tegasnya.

Menurutnya, para penghuni Rusunawa rata-rata menunggak biaya sewa antara 1 – 3 bulan lamanya. Jika biaya sewa satu unit kamar berkisar antara Rp. 115 – 185 ribu dengan total penghuni Rusunawa saat ini sekitar 240 keluarga. Pihaknya, meyakini tunggakan yang ada tidak menyentuh angka ratusan juta. “Tidak ada segitu,” ujarnya singkat. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :