25 Persen Alokasi DBHCHT Diterima Pemkab Guna Penegakan Hukum dan Libatkan Semua Komponen

oleh -607 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Kantor Bea dan Cukai Kudus berharap daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) mengoptimalkan alokasi yang diterima untuk berbagai program yang telah diancangkan. Salah satunya, pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal.


”Kami akan melakukan asistensi untuk program tersebut,” kata Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, Gatot Sugeng Wibowo, Rabu (17/3).
Ditambahkannya, komposisi pemanfaatan DBHCHT tahun 2021 mendasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK/09/2020. Mengacu regulasi tersebut, 50 persen dari DBHCHT yang diterima pemerintah daerah harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, 25 persen diterapkan di bidang kesehatan, dan 25 persen untuk penegakan hukum.
”Sinergi dengan pemerintah daerah yang menggunakan DBHCHC sangat diperlukan,” jelasnya.
Ditambahkannya, 25 persen untuk penegakan hukum BKC dialokasikan untuk pembinaan industri salah satunya kawasan industri hasil tembakau (KIHT). Selain pembentukan, regulasi mengisyaratkan pembinaan KIHT yang sudah ada. Program lain berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
”Di porsi tersebut kami akan melakukan asistensi,” jelasnya.
Pihaknya akan meminta program pemberantasan BKC yang digelar pemerintah daerah penerima DBHCHT. Tujuannya, untuk mensinergikan langkah gerak ke depan. Melalui regulasi yang baru Bea dan Cukai Kudus akan mengoptimalkan semua potensi yang ada mulai dari Muspida, aparat penegak hukum hingga media massa.
”Kita akan mengoptimalkan penindakan BKC,” tegasnya.
Dukungan penindakan rokok ilegal sebelumnya muncul dari Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP RTMM SPSI) Kabupaten Kudus, Suba’an Abdul Rochman. Dia menyebut, penindakan rokok ilegal memberi ruang gerak bagi pelaku usaha resmi mengembangkan bisnisnya. Kondisi tersebut berpengaruh pada kelangsungan usaha buruh.
”Bila perusahaan berkembang, kelangsungan usaha buruh terjaga,” tandasnya. (MY/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :