3 Jam Plt Bupati Kudus Berikan Kesaksian di Sidang Tipikor Dengan Terdakwa HM Tamzil

oleh

Semarang, isknews.com – Sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang dengan terdakwa Bupati non aktif HM Tamzil, hari ini menghadirkan Plt. Bupati Kudus HM Hartopo sebagai saksi.

Hampir selama 3 jam HM Hartopo memberikan keterangan selaku saksi dihadapan majelis hakim. Usai persidangan terlihat raut wajah lelah setelah memberikan jawaban dan keterangan dari sejumlah pertanyaan yang diajukan baik oleh majelis hakim maupun jaksa selama persidangan.

Saat sidang, disinggung tentang keberadaan Tim Sembilan, Hartopo membenarkan tentang keberadaan tim sembilan yang menurutnya bertugas memenangkan pasangan Tamzil-Hartopo dalam Pilkada 2018 lalu.

“Tim sembilan ini beranggotakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Kudus,” terangnya.

TRENDING :  Razia Hotel Dan Kost , Enam Pasangan Tak Resmi Di Gelandang Ke Polsek Kota
Plt Bupati Kudus HM Hartopo saat mejadi saksi pada sidang tipikor dengan terdakwa HM Tamzil (Foto: YM)

Saat ditanyakan tugas Tim Sembilan ini, Hartopo menjelaskan bahwa mereka menyosialisasikan pasangan Tamzil-Hartopo. Walau demikian, Hartopo menegaskan tidak ada komitmen di antara pihaknya dan Tim Sembilan.

“Tidak ada komitmen bersama, namun, tim sembilan ini diutamakan dalam pengangkatan jabatan di eselon tiga maupun empat. Dengan syarat, yang bersangkutan benar-benar berkompeten dalam jabatan yang akan diembannya, jika tidak, ya tidak dipromosikan. Semua sesuai prosedur dan profesional,” terangnya kepada majelis hakim, Senin (20/1/2020)

Dijelaskannya, nama-nama yang masuk ke dalam tim sembilan itu di antaranya, Catur Widyatno yang kini menjabat Plt Kepala BKPP, Joko Sugono mantan Camat Kaliwungu, Eko Haris Djatmiko yang kini menjabat Kepala Disdukcapil, Wisnubroto saat ini Camat Jekulo, dan beberapa ASN lainnya.

TRENDING :  Agar Lolos OTT KPK Belajarlah Dari Kudus

Sementara terkait adanya desas-desus pemberian uang syukuran, Hartopo menyebut jika tidak ada pihak baik dari dirinya maupun Tamzil yang meminta uang syukuran. Hartopo juga sempat melarang Joko untuk memberikan uang syukuran yang disebutkan telah dimintai oleh oknum.

“Saya perintahkan untuk tidak memberikan uang syukuran tersebut karena dari kami tidak ada,” terangnya.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Sulistyono itu, jaksa menunjukkan barang bukti berupa perjanjian kerja sama antara Tamzil dan Hartopo bersama dua orang pengusaha.

Seperti diketahui publik, pasangan tersebut didukung dua pengusaha, masing-masing pengusaha bus asal Kudus, Hariyanto, dan pengusaha jasa konstrukai asal Demak, Noer Halim.

TRENDING :  Kejati Sita Tanah Bengkok Desa Dersalam Yang Dijual Dengan Sertifikat Palsu

Saat ditanya soal dua item perjanjian yang berkaitan dengan mutasi jabatan dan pembelanjaan APBD dimana dalam perjanjian itu disepakati jika penataan pekerjaan yang dibiayai APBD Kudus akan melibatkan kedua pengusaha tersebut Hartopo menjelaskan hal itu mungkin untuk terlibat ikut andil dalam pengerjaan proyek.

Demikian pula saat dibahas tentang isi perjanjian tentang mutasi jabatan yang harus mendapat persetujuan kedua pengusaha tersebut. Menurut dia, meski telah memenangi pilkada, hingga saat ini perjanjian tersebut tidak terealisasi.
“Setelah pilkada selesai kami sudah tidak pernah bertemu,” katanya. (YM/YM)




KOMENTAR SEDULUR ISK :