SEMARANG, ISKNEWS.COM – qfgvhgy78u6776rrewqPT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mengapresiasi langkah Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), dalam mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah.
Apresiasi tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum sekaligus menjaga agar penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran. Sebab, penyalahgunaan subsidi tidak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga dapat mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program pemerintah.
Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, mengatakan pengawasan distribusi energi bersubsidi membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, Pertamina, hingga masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah dalam mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Subsidi energi merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalurannya harus dijaga bersama agar tepat sasaran,” ujar Subhan dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, Pertamina mendukung penuh langkah penegakan hukum terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan energi bersubsidi. Praktik tersebut dinilai dapat merugikan negara sekaligus menghambat masyarakat yang berhak dalam memperoleh energi dengan harga subsidi.
Di sisi lain, Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih dalam kondisi aman. Berdasarkan posisi stok terkini, ketahanan Pertalite mencapai 17,4 kali lipat konsumsi normal harian, Biosolar 10,3 kali lipat, sedangkan LPG mencapai tiga kali lipat konsumsi normal harian.
Subhan menyampaikan, pihaknya terus melakukan pemantauan stok dan penyaluran secara berkala guna menjaga keandalan pasokan energi. Pengawasan distribusi juga diperkuat agar penyaluran BBM dan LPG dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jateng dan DIY tetap terjaga. Selain menjaga ketersediaan, kami juga terus memperkuat pengawasan distribusi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait,” jelasnya.
Menurutnya, penyalahgunaan energi bersubsidi dapat dilakukan dengan berbagai modus. Di antaranya pengoplosan LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi serta penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi.
Praktik tersebut berpotensi mengganggu rantai distribusi energi dan menyebabkan subsidi tidak dinikmati kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah.
Sebagai langkah pencegahan, Pertamina secara konsisten melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap lembaga penyalur BBM maupun LPG. Hal ini dilakukan untuk memastikan aktivitas penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran, Pertamina menerapkan sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran. Hingga 31 Oktober 2026, tercatat sebanyak 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG telah diberikan sanksi.
Selain pengawasan internal, Pertamina juga memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait, termasuk mendukung proses hukum terhadap dugaan penyalahgunaan energi bersubsidi.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat volume, serta sesuai ketentuan pemerintah.
Pertamina turut mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, dan pangkalan LPG agar mematuhi seluruh aturan distribusi energi bersubsidi. Masyarakat juga diminta membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan serta tidak terlibat dalam praktik penimbunan, pengangkutan ilegal, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya.
Apabila menemukan indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau melalui saluran pengaduan resmi Pertamina, yakni Pertamina Call Center 135.
Melalui kolaborasi antara Pertamina, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, pengawasan distribusi energi bersubsidi diharapkan semakin optimal. Dengan demikian, ketersediaan energi tetap terjaga dan manfaat subsidi dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar berhak. (AS/YM)
