Ada Masalah Dengan THR Anda? Adukan Di Rumah Jagong Buruh (RJB) Kudus

oleh -1,135 kali dibaca

KUDUS, isknews.com – Rumah Jagong Buruh (RJB) Kudus, akan mendirikan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Posko tersebut akan dipusatkan di RJB, Perumahan Salam Resident Blok-B No:55, Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus yang juga Kantor Sekretariat LSM LepasP Kudus, nomor hp : 081327550060

Pengelola RJB, Achmad Fikri, yang dihubungi isknews.com, Selasa (14/6), membenarkan hal itu. Menurut dia, tujuan dari didirikannya posko, adalah untuk memfasilitasi pekerja perusahaan yang mempunyai permasalan dengan THR, baik yang terkait dengan besaran nominal THR yang diterima dari pihak pengusaha, waktu pembayaran dan permasalahan lainnya, misalnya besaran nominal THR yang tidak utuh, akibat adanya potongan dengan alasan tertentu.

“Pekerja perusahaan yang mempunyai permasalahan dengan THR dan merasa diperlakukan tidak adil, silahkan datang ke posko kami.”
Dari adanya pengaduan itu, ungkapnya lanjut, pengelola RJB, jika menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku mengenai THR, akan menindaklanjuti ke dinas atau instansi terkait. “Pihak dinas itulah yang berhak mengenakan sanksi, kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.”


Fikri yang juga Ketua LSM LepasP itu menjelaskan, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha selama ini, biasanya terkait dengan besaran nominal dan waktu pembayaran THR. Sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI Nomor 16 – 2016 tentang THR pekerja perusahaan, Bab II pasal 3 ayat (1) tentang besaran THR keagamaan, ditetapkan : huruf a, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR 1 bulan upah. Huruf b : pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara profesional, sesuai dengan masa kerja dengan perhitungan masa kerja dikalikan 1 bulan upah, dibagi 12.


Selanjutnya yang terkait dengan waktu pembayaran THR, diatur dalam pasal 5 ayat (4) : THR wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. “Kalau sampai ada perusahaan yang memberikan THR yang besaranya kurang dari 1 upah bulan dan pembayarannya tidak tepat waktu, jelas itu merupakan pelanggaran dan harus dijatuhi denda dan sanksi.”


Dia menambahkan, denda dan sanksi itu diatur dalam Bab III pasal 10 ayat (1) : pengusaha yang terlambat membayar THR, dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan, sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar THR. “Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja.” (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :