Aktif Berdayakan Difabel di Kudus, FKDK Apresiasi Pihak Swasta

oleh -103 kali dibaca
HM Hartopo saat menyerahkan piagam pengharagaan dari FKDK Kudus kepada pihak swasta. (Aris Sofiyanto/ISKNEWS.COM)

Kudus, isknews.com – Keaktifannya dalam pemberdayaan penyandang difabel dikudus, Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) mengapresiasi pihak swasta, diantaranya Nojorono Tobacco Internasional, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) dan Yayasan darma bakti lestari.

Penyerahan piagam penghargaan itu dilaksanakan bersamaan dengan puncak peringataan hari disabilitas internasional di aula Gedung DPRD Kudus, Minggu (13/12/2020).

Ketua panitia sekaligus ketua FKDK Rismawan Yulianto sangat mengapresiasi kepada pihak swasta tersebut selama ini telah memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas.

“Karena mereka terlibat aktif dalam pemberdayaan difabel dikudus mas,” jelasnya kepada isknews.com

Ia juga mengharapkan dengan momen ini untuk instrospeksi diri apakah Kudus sudah ramah difabel,

Momentum bagi kita untuk instrospeksi diri apakah Kudus sdh ramah difabel, “Kita berharap Kudus menjadi kota yang ramah difabel, tamah inklusi, salah satunya pekerjaan. Untuk instansi swasta dan negeri setidaknya ada 1 atau 2 pekerja yang dari disabilitas,” paparnya.

Hal itu untuk mengakomodasi sama-sama, menjadikan Kudus ramah inklusi dan difabel.

“Hari ini kita apresiasi setinggi tingginya kepada pihak swasta atau negeri diantaranya kesempatan pada kali ini memberikan penghargaan kepada PT Nojorono Kudus, Lazismu, Lazisnu, Yayasan darma bakti lestari,” jelasnya.

Sementara Plt Bupati Kudus HM Hartopo dalam sambutannya menyebut pentingnya perlindungan hak disabilitas, hari ini diingatkan kembali bahwa disablitas punya hak yang sama, diantaranya tanpa membedakan suku ras dan agama.

“Memang di dalam kekurangan disabilitas ada segi-segi yang menonjol dari keunggulannya berkreasi dan berkreatifitas. Tentunya pemerintah daerah memberikan dukungan dalam hal ini,” terangnya.

Terkait ada laporan yang banyak gagal sekolah, tidak lulus SD, SMP, SMA, pihaknya telah memfasilitasi sekolah khusus di Kabupaten Kudus, cuma kurang sosialisasi saja.

“Harus ada satgas khusus, jangan sampai penyandang disabilitas tidak tahu kejar paket A, B dan C dan jangan sampai ada yang tidak mengenyam jenjang pendidikan, karena pemkab sudah memfasilitasi dan tiap tahun menganggarkan,” ujarnya.

Terkait UUD nomor 8, dari perusahaan karena kota industri harus menampung minimal 1 persen dari jumlah disabilitas, Hartopo menyebut untuk masuk ke dunia industri memang tiap perusahaan mempunyai persyaratan khusus, dan perlu sertifikasi.

Sementara pemerintah daerah telah menginstruksikan di kalangan gedung perkantoran harus mendukung kegiatan yang ramah untuk disabilitas, termasuk keberadaan trotoar, dan fasilitas publik lainnya. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :