APK di JPO Alun-Alun Kudus Dicopot, Gambar Capres Disebelahnya dinilai Hanya APS

oleh -1,596 kali dibaca
Sejumlah anggota Satpol PP yang didampingi Ketua Bawaslu Kudus saat melakukan pelepasan baliho di JPO alun-alun Kudus karena dinilai melanggar aturan KPU yakni belum masa kampanye, Selasa 14/11/2023 (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Sebagai tindak lanjut atas penertiban sejumlah alat peraga kampanye (APK) yang dinilai melanggar aturan lantaran saat ini belum masanya kampanye bagi setiap caleg maupun capres. Badan pengawas Pemilu bersama Satpol PP Kabupaten Kudus kembali menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang mengandung unsur ajakan untuk memilih calon tertentu dalam Pemilu 2024 mendatang.yang kali ini di konsentrasikan di wilayah Kecamatan Kota dan Bae.

Bahkan baliho yang memuat foto Bakal Calon Presiden (Bacapres) dan Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) RI periode 2024-2029, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga ikut ditertibkan saat Bawaslu menyisir APK yang melanggar aturan.

Baliho berukuran raksasa yang terpasang di jembatan penyeberangan orang (JPO) berada di Timur Alun-Alun Simpang 7 Kudus diketahui memuat foto Ganjar-Mahfud serta tiga orang calon legislatif (caleg). Baliho itu juga memuat gambar paku yang mencoblos nomor urut caleg yang diusung PDI Perjuangan tersebut.

Sebab melanggar aturan sebelum masa kampanye, baliho raksasa itu pun dicopot oleh Bawaslu Kudus. Meskipun ada gambar capres-cawapres yang tidak terdapat unsur ajakan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh Wahibul Minan menjelaskan, tanggal 4 hingga 27 November 2023 merupakan masa di mana partai politik (parpol) dilarang untuk kampanye caleg. Sehingga jika ada yang nekat dengan memasang APK, Bawaslu akan langsung menertibkannya, tanpa terkecuali.

“(Baliho) Capres sebenarnya belum kita copot, yang kita copot itu yang terkait caleg. Karena ada tanda coblos di anggota dewannya, bukan di Capres-nya, balihonya satu kesatuan,” terang Minan didampingi Ketua Panwaslu Kecamatan Kota Kudus Gunawan R beserta jajarannya selepas menertibkan APK yang melanggar aturan di wilayah Kecamatan Kota, Kudus, Selasa (14/11/2023).

Penertiban kali ini pun dikatakan Minan tidak mempertimbangkan baliho tersebut terpasang di tempat yang berbayar atau tidak.

Selama baliho tersebut masuk dalam kategori APK yang memuat unsur ajakan, maka akan langsung ditertibkan.

“Bayar atau tidak bukan ranah kami, yang jelas kami hanya menertibkan APK yang ada unsur ajakannya. Contoh, ada tanda coblos paku, ajakan pilih, yang terkait dengan unsur kampanye lainnya, mohon doa restu dan dukungannya, itu juga kita ambil,” jelas Minan.

Setidaknya, dalam melakukan penertiban APK di Kecamatan Kota, Bawaslu mendapati tiga buah baliho ukuran besar yang terpasang dan melanggar peraturan yang ada. Yakni di sisi Utara Kali Gelis, di Timur Alun-alun Kudus, dan di perempatan Pentol Kudus.

Lebih lanjut, Minan mengatakan bahwa penertiban APK di wilayah Kabupaten Kudus sebelum masa kampanye sudah dilakukan selama 6 hari. Setidaknya sudah ada sekitar seribu baliho yang melanggar aturan dan telah ditertibkan Bawaslu bersama Satpol-PP Kudus.

Ditargetkan, penertiban baliho selesai pada esok hari, Rabu, 15 November 2023. Penertiban besok pun akan terfokus di wilayah Kecamatan Undaan.

“Bila masih ada yang tertinggal, kami sudah instruksikan kepada Panwascam bersama tim dari Satpol-PP untuk menertibkan,” ucap Minan.

Sementara itu gambar disisi selatan Baliho yang memuat foto Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disertai tulisan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029 yang berada di sisi timur Alun-alun Simpang 7 Kudus belum akan ditertibakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus.

Tidak hanya baliho Prabowo-Gibran, baliho raksasa yang memuat foto Taj Yasin (Gus Yasin) dengan keterangan Calon DPD RI Dapil Jawa Tengah periode 2024-2029 juga tidak akan ditertibkan Bawaslu Kudus. Termasuk baliho bertuliskan Ganjar Pranowo Presidenku juga belum akan dicopot Bawaslu dari posisinya.

Menurutnya, ketiga baliho tersebut masuk dalam kategori Alat Peraga Sosialisasi (APS), bukan sebagai Alat Peraga Kampanye (APK). Alasannya, dalam baliho tersebut tidak memuat unsur ajakan untuk memilih calon tertentu dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Baliho Prabowo, ganjar, Taj Yasin masih kategori alat peraga sosialisasi, di sana tidak ada ajakan sama sekali, maka kita indahkan sesuai imbauan Bawaslu RI nomor 774 tanggal 3 November 2023,” kata Minan.

Lebih lanjut, Minan mengatakan bahwa ada kemungkinan baliho-baliho capres tersebut akan dicopot dan ditertibkan. Namun, semuanya menunggu peraturan lebih lanjut dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai zona mana saja yang diperbolehkan untuk memasangan APK dan tidak.

Diketahui, Bawaslu bersama Satpol-PP Kudus selama enam hari sejak 6 November 2023 lalu telah mulai melakukan penertiban baliho sebagai APK yang melanggar aturan.

Setidaknya, ada sekitar seribu baliho caleg yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Kudus yang telah ditertibkan. Khususnya baliho yang memuat unsur ajakan untuk memilih calon tertentu.

“Di antaranya ada tanda coblos pakai paku, hingga yang memuat unsur kampanye lainnya, seperti mohon doa restu dan dukungannya, itu semua ditertibkan Bawaslu Kudus,” ungkapnya.

Minan pun menegaskan, selama penertiban baliho yang melanggar aturan, Bawaslu Kudus tidak mempersoalkan baliho berada di lokasi yang berbayar atau tidak.

“Yang jelas kami mencopot yang ada unsur ajakannya, walaupun itu berbeyar,” tegas Minan.

Penertiban baliho yang melanggar aturan ini pun akan dilakukan Bawaslu hingga besok, Rabu, 15 November 2023. Fokus penertiban besok ada di wilayah Kecamatan Undaan, Kudus.

Kemudian, para caleg yang akan mengikuti Pileg 2024, memiliki waktu untuk kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.