Jakarta, isknews.com – Banjir yang melanda Kabupaten Kudus pada awal tahun 2026 menyebabkan kerugian materil hingga ratusan miliar rupiah. Menindaklanjuti dampak besar tersebut, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (27/1/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai langkah percepatan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang mengakibatkan kerusakan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, hingga fasilitas umum.
Berdasarkan hasil pendataan sementara, total kerugian akibat banjir di Kabupaten Kudus ditaksir mencapai lebih dari Rp500 miliar. Atas kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Kudus mengajukan permohonan bantuan anggaran penanganan pascabencana kepada pemerintah pusat sebesar Rp394,2 miliar.
Bupati Sam’ani menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan inventarisasi kerusakan secara menyeluruh dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses pemulihan dapat segera dilakukan.
“Total potensi kerugian akibat banjir sekitar Rp533 miliar. Kami mengusulkan bantuan anggaran penanganan ke BNPB supaya bisa direkomendasikan ke Kementerian PU,” ungkap Sam’ani saat ditemui awak media.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen untuk membantu perbaikan infrastruktur di Kabupaten Kudus, terutama pada ruas jalan yang terdampak cukup parah.
“Seperti Jalan Agil dan beberapa jalan kabupaten yang sudah masuk prioritas program Inpres Jalan Daerah. Nantinya akan diperbaiki oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PU,” tegasnya.
Meski demikian, Sam’ani menyampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk penentuan waktu dimulainya pengerjaan.
“Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pemerintah pusat. Untuk jadwal mulai pengerjaan kami masih menunggu arahan karena sepenuhnya menjadi kewenangan pusat,” ujarnya.
Pemkab Kudus, lanjut Sam’ani, akan terus melakukan koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait agar penanganan pascabencana dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain pemulihan infrastruktur, pemerintah daerah juga berupaya memastikan aktivitas warga dapat kembali normal serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serupa di masa mendatang. (AS/YM)
