Bawaslu Telusuri Aduan Warga Terkait ASN Tak Netral di Pemilu Kudus

oleh -155 kali dibaca
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kudus, Heru Widiawan saat memmimpin rapat koordinasi dengan stake holder terkait di sekretariat Bawaslu Kudus, Rabu (31/01/2024) Foto: YM.

Kudus, isknews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus menindaklanjuti aduan warga terkait adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kudus yang diduga melakukan pelanggaran netralitas dalam Pemilu tahun 2024 ini.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kudus, Heru Widiawan mengungkapkan, aduan adanya ASN yang tidak netral itu didapat sekitar dua minggu lalu. Pihaknya pun belum secara gamblang menyebut siapa ASN yang dimaksud.

“Sementara ada satu ASN yang diadukan (tidak netral),” kata Heru saat dimintai keterangan, Rabu (31/01/2024).

Dalam aduan yang diterima Bawaslu Kudus, ASN tersebut dikatakan melakukan ajakan untuk memilih caleg/capres dalam Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

“Saat ini kami masih menelusuri, jadi belum ada pemanggilan yang bersangkutan,” ungkapnya.

Bahkan aduan ini pun, lanjut Heru, belum menjadi laporan resmi dari Bawaslu Kudus. Sebab, belum ada bukti konkret mengenai pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN yang dimaksud.

Untuk itu, laporan tersebut masih terus didalami sebagai upaya menemukan bukti-bukti yang membenarkan laporan sebelumnya.

“Paling tidak ada dua bukti, tapi ini baru ada satu bukti, jadi mau dinaikkan (menjadi laporan resmi) belum kuat,” katanya.

Heru menjelaskan, ketika nanti Bawaslu Kudus benar-benar menemukan adanya ASN yang melanggar netralitas dalam Pemilu, temuan tersebut hanya sebatas laporan rekomendasi yang diserahkan kepada pimpinan ASN di Kudus.

“Kalau memang jadi temuan, kita sifatnya meneruskan. Tidak langsung kita panggil, kalau ASN ke KASN atau pembina kepegawaiannya, bentuknya rekomendasi,” terang Heru.

Diberitakan sebelumnya, kewajiban netralitas bagi ASN pun tertulis dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani lima pimpinan kementerian/lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, BKN.

Yakni SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Ditambah adanya Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus mengenai larangan pose jari bagi ASN sebagai upaya menjaga netralitas para ASN di Kabupaten Kudus. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.