KUDUS, ISKNEWS.COM – Generasi muda didorong untuk lebih kritis dalam menyikapi berbagai persoalan ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan literasi, memahami hak-hak masyarakat, serta berani menyuarakan keadilan melalui berbagai ruang, termasuk platform digital.
Pesan tersebut disampaikan Aktivis Muslimah sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PKB, Dr. Hj. Hindun Anisah, M.A., dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Bedah Buku Sosialisme Islam di Pendapa Belakang Kabupaten Kudus, Minggu (8/11/2026).
Dalam kegiatan yang membahas buku Islam dan Sosialisme karya H.O.S. Tjokroaminoto serta Sosialisme Islam karya Ali Syari’ati itu, Hindun menjelaskan bahwa pemikiran sosialisme Islam memiliki relevansi kuat dengan berbagai persoalan masyarakat saat ini.
Menurutnya, pemikiran tersebut lahir sebagai respons terhadap berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan, kesewenang-wenangan, dan monopoli yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
Ia menegaskan, ajaran tauhid tidak melarang seseorang menjadi kaya atau memiliki harta. Namun, kepemilikan tersebut harus disertai kesadaran bahwa ada hak orang lain yang juga perlu diperhatikan. Karena itu, praktik monopoli dan penguasaan ekonomi yang merugikan masyarakat tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.
Hindun menambahkan, bentuk ketidakadilan pada masa sekarang tidak selalu hadir dalam bentuk kolonialisme seperti pada masa lalu. Persoalan tersebut dapat muncul melalui praktik pinjaman online yang merugikan, monopoli ekonomi, ketimpangan akses kesehatan, hingga kesenjangan kesejahteraan antarkelompok masyarakat.
Ia juga menyoroti keterlibatan generasi muda dalam sistem ekonomi berbasis platform digital. Menurutnya, anak muda perlu memiliki kesadaran kritis untuk melihat apakah pekerjaan dan aktivitas ekonomi yang mereka jalani telah memberikan manfaat sekaligus perlindungan yang layak.
Pemahaman mengenai hak-hak pekerja, lanjut Hindun, perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah menerima kondisi kerja yang berpotensi merugikan. Hal ini menjadi penting, terutama di daerah seperti Kudus yang memiliki banyak sektor industri dan melibatkan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Dalam kesempatan tersebut, Hindun turut menyinggung perjuangan legislasi di bidang ketenagakerjaan. Ia menyampaikan bahwa DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Ketenagakerjaan sebagai upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja.
Menurutnya, regulasi ketenagakerjaan harus mampu memberikan perlindungan kepada seluruh kelompok pekerja, baik di sektor formal maupun informal, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.
Ia menjelaskan, perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas juga perlu mendapat perhatian khusus agar pemenuhan hak mereka tidak hanya bergantung pada aturan mengenai penyandang disabilitas.
Lebih lanjut, Hindun mengajak generasi muda untuk meningkatkan literasi dan pendidikan politik. Ia berharap anak muda tidak sekadar menjadi penonton dalam dinamika sosial dan politik, tetapi turut mengambil peran dalam menyuarakan keadilan serta mengawasi kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperbanyak konten edukatif di ruang digital. Menurutnya, generasi muda perlu lebih aktif menyebarkan informasi yang mampu membangun kesadaran kritis dibandingkan konten yang mendorong perilaku konsumtif atau justru melanggengkan ketimpangan.
Hindun juga mengingatkan pentingnya sikap kritis dalam menentukan pilihan politik. Masyarakat, khususnya generasi muda, diharapkan tidak mudah terjebak dalam politik transaksional yang hanya memberikan keuntungan sesaat. Sebaliknya, masyarakat perlu mempertimbangkan rekam jejak dan komitmen calon pemimpin dalam memperjuangkan kepentingan bersama.
Ia menilai, persoalan ketidakadilan dan dominasi kelompok tertentu dalam bidang ekonomi membutuhkan kesadaran kolektif. Oleh karena itu, kolaborasi berbagai elemen masyarakat menjadi penting agar perjuangan mewujudkan keadilan dapat dilakukan secara bersama-sama.
Menurut Hindun, pemikiran tokoh-tokoh Islam terdahulu, termasuk perjuangan para ulama melalui pemikiran dan fatwa keagamaan dalam melawan kolonialisme, dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat masa kini untuk menghadapi berbagai persoalan sesuai peran dan bidang masing-masing.
Melalui kegiatan diskusi dan bedah buku tersebut, Hindun berharap pemikiran sosialisme Islam tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi juga menjadi bahan refleksi untuk membangun kesadaran sosial, memperjuangkan hak masyarakat, serta menciptakan kehidupan yang lebih adil.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya Bupati Kudus Dr. Ars. Sam’ani Intakoris, S.T., M.T., penulis sekaligus budayawan Dr. KH. Aguk Irawan, Lc., M.A., serta KH. Ahmad Badawi Basyir selaku tokoh agama dan Dewan Syuro DPP PKB.
Melalui forum tersebut, peserta diajak mendalami hubungan antara nilai-nilai Islam dan pemikiran sosialisme, khususnya dalam memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan, serta keberpihakan kepada masyarakat yang mengalami penindasan dan ketidakadilan. (AS/YM)
