Beri Kesempatan Warga Lain, Graduasi KPM PKH 2021 Ditingkatkan 30 Persen

oleh -199 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Peningkatan jumlah graduasi pada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) bertujuan memberikan kesempatan warga miskin yang belum pernah mendapatkan PKH bisa menggantikan mereka yang tergraduasi.

“Saat ini graduasi PKH di Kudus total mencapai 4.510 atau 11,3 persen. Realisasi tersebut sudah melebihi target nasional 10 persen. Untuk tahun depan target dinaikkan menjadi 30 persen,”  jelas Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, Mundzir, Kamis (3/11/2020).

Untuk dapat mencapai target tersebut, dikatakan Mundzir perlu kerja keras pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, pendamping PKH harus menghilangkan rasa tidak enak hati kepada KPM PKH yang sudah layak digraduasi tetapi enggan melakukannya.

“Pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mendampingi tetapi juga menilai apakah KPM tersebut masih layak atau tidak menerima PKH,” tambah kata dia.

Proses graduasi KPM PKH ada beberapa macam antara lain graduasi secara alami dan graduasi sejahtera mandiri. Juliari menjelaskan pendamping PKH harus memahami proses tersebut.

“Jangan sampai ada KPM yang sudah 10 tahun masih aja dapat bantuan. Ini sudah pasif income. Ini melanggar prinsip kemanusiaan. Ada lagi yang ramai di medsos seperti mereka sudah punya rumah bagus dan bisa mencicil kendaraan masih aja dapat PKH. Jangan sampai itu terjadi lagi,” tuturnya.

Mundzir menyebut, dalam kondisi pandemi seperti ini memang agak sulit untuk memenuhi pencapaian graduasi 30 persen. Namun kata dia, ada kebijakan baru dimana untuk yang 20 persen bisa diganti dengan keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Sedangkan yang dimaksud graduasi yakni KPM yang sudah tidak masuk dalam beberapa komponen PKH diantaranya adalah ibu hamil, ibu nifas, yang memiliki balita, lansia usia 70 tahun keatas dan cacat berat. Bila sudah tidak ada komponen itu, maka sudah tidak masuk sistem dan akan terhapus sendiri.

Masih kata Mundir, graduasi KPM yang mengundurkan diri karena merasa sudah mampu dari sisi ekonomi. Misalkan, penghasilannya sudah standart upah minimum kabupaten (UMK). Maka KPM dapat membuat surat pernyataan mengundurkan diri dengan melampirkan surat keterangan mampu dari desa/kelurahan. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :