Blora, isknews.com (Lintas Blora) – Luas wilayah Kabupaten Blora hampir separuh wilayahnya berada di kawasan hutan jati Perum Perhutani dan menyimpan banyak potensi daya tarik wisata. Jika potensi itu dikelola dengan sungguh-sungguh bisa membawa banyak manfaat dari sisi sosial dan ekonomi untuk masyarakat.
Oleh sebab itu, Pemkab bertekad ingin memaksimalkan potensi wisata hutan yang berada dikawasannya. Pemkab Blora melalui Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) menggelar rapat pembahasan bersama pimpinan KPH Perhutani yang ada di wilayah Kabupaten Blora.
“Bersama Bagian Tapem dan Bagian Hukum Setda Blora, kami mencoba merumuskan draft kesepakatan bersama tentang pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata yang ada di kawasan hutan dengan Perhutani. Tadi ada lima Administratur KPH Perhutani yang hadir untuk mengikuti rapat,” ujar Drs. Kunto Aji, Kepala Dinporabudpar.
Kelima Adm Perhutani yang hadir, menurut Kunto Aji diantaranya Adm Perhutani KPH Blora Rukman Supriatna, Adm Perhutani KPH Cepu Yudha Suswardhanto, Adm Perhutani KPH Randublatung Joko Sunarto, Adm Perhutani Kebonharjo Isnin Soiban, dan Adm Perhutani Mantingan Toni Kuspuja.
“Semuanya sepakat dan pada dasarnya setuju untuk menjalin kerjasama pengelolaan serta pengembangan daya tarik wisata. Tindak lanjutnya, kini kami menyusun rancangan MoU yang akan dijadikan payung hukum untuk kelangsungan kerjasama antara Pemkab dengan Perum Perhutani,” jelas Kunto Aji.
Masih menurut Kunto Aji, nanti MoU akan ditandatangani oleh Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jateng selaku pihak pertama bersama Bupati Djoko Nugroho sebagai pihak kedua. Sedangkan untuk naskah perjanjian kerjasama bisa diarahkan ke masing-masing Adm KPH Perhutani.
“Ada beberapa obyek daya tarik wisata yang akan dikerjasamakan. Di wilayah timur ada pengembangan Kedungpupur dan Wisata Sumur Minyak Tua yanga ada di Desa Ledok Kecamatan Sambong. Di wilayah barat ada Goa Terawang dan sekitarnya, lantas di utara ada Bukit Pencu serta kawasan Waduk Greneng. Sedangkan di selatan diarahkan ke Wisata Hutan Kota Randublatung. Masing-masing akan dikerjasamakan dengan KPH Perhutani setempat,” terangnya.
Nantinya dalam pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata itu, atas arahan Bupati bisa melibatkan BUMDes desa setempat dan LMDH yang telah dibentuk Perhutani. Sehingga masyarakat sekitar bisa ikut turut serta mengelola obyek wisata di wilayahnya.
Terpisah, Isnin Soiban, Adm Perhutani KPH Kebonharjo mewakili Adm lainnya menyetujui upaya Pemkab Blora yang ingin mengembangkan pariwisata di wilayah hutan. Menurutnya penataan kawasan hutan untuk pariwisata memang tidak menyalahi aturan perundang-undangan, asal tidak merusak fungsi utama dari hutan itu sendiri.(**)
