Besaran Gaji Dewan Tunggu Perbup

oleh -1,158 kali dibaca
Jepara, isknews.com (Lintas Jepara) – Gaji anggota DPRD dipastikan akan mengalami kenaikan seiring dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Akan tetapi, di Jepara besaran pasti gaji anggota dewan itu masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPRD Jepara Mas’ud.
 
Mas’ud mengaku untuk rincian gaji dewan yang terbaru tersebut masih menunggu disahkannya Perbup. Anggaran kenaikan gaji ini di APBD Perubahan sudah dimasukan, namun nanti pedomannya di Perbup.
 
Disinggung mengenai tunjangan transportasi, Mas’ud menyebut seluruh anggota dewan telah mengembalikan mobil operasional yang sebelumnya difasilitasi Pemkab Jepara. Saat ini, ia melanjutkan, pimpinan dewan sudah tidak lagi menggunakan mobil milik pemerintah kabupaten Jepara.
 
Perlu diketahui, gaji anggota dewan Jepara sebelum naik mencapai Rp 18 juta perbulan. Itu meliputi uang representatif, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi intensif. Namun berdasar PP baru, gaji anggota dewan dimungkinkan akan naik dua kali lipat. Alasannya, amanah PP tersebut menegaskan bagi daerah yang tak memberikan sarana transportasi maka harus memberikan uang transportasi. Disamping itu, ada tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan tunjangan perumahan yang akan mengalami penyesuaian.
 
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara Anwar Haryono menyebut untuk tunjangan komunikasi intensif dan reses akan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Menurutnya, bagi daerah yang berkemampuan keuangan tinggi besaran tunjangannya adalah tujuh kali uang representasi Ketua DPRD. Sedangkan untuk daerah berkemampuan sedang dan rendah, masing-masing adalah lima kali dan tiga kali dari uang representasi ketua DPRD. “Adapun, besaran uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati Jepara. Menilik Keppres no 68/2011, gaji pokok bupati/walikota sebesar Rp 2,1 juta,” kata Anwar.
 
Berdasarkan konsultasi ke Kemdagri beberapa waktu lalu, kata Anwar, Jepara termasuk kategori yang tinggi sehingga tunjangan komunikasi dan reses besarannya adalah tujuh kali dari uang representasi. Sedangkan untuk tunjangan transportasi dan perumahan Pemkab Jepara masih menunggu Peraturan Gubernur. “Untuk tunjangan transportasi dan perumahan harus berada di bawah DPRD Provinsi Jawa Tengah,” tandasnya. (ZA)
KOMENTAR SEDULUR ISK :