BOYOLALI – Boyolali dadi kutho air tidak sekedar angan sang bupati Drs Seno Samodra. Dirinya mengaku serius merealisasikan misi satu desa satu embung. Bahkan, tahun ini pihaknya akan membangun tujuh embung.
“Rata-rata biaya untuk satu embungnya itu Rp 30 miliar. Ada juga yang Rp 20 miliar. Nek sing nggragati APBD ya Rp 3 miliar wae,” bebernya saat Serah Terima Jabatan Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Boyolali 2016-2020 di Pendapa Kabupaten Boyolali, Selasa (23/2).
Seno menambahkan, dia hendak mengusulkan peraturan daerah yang memberlakukan syarat setiap pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) harus dilandasi kepemilikan sumur resapan dan penanaman satu pohon. Tujuannya agar Boyolali menjadi kabupaten yang ijo royo-royo.
“Seperti pesan Iwan Fals, mari kita wariskan mata air, bukan air mata,” tegasnya.
Ketahanan pangan yang menjadi nilai plus Boyolali, lanjutnya, mesti terus didorong melalui kebijakan sawah irigasi bebas pajak. Dia berharap, DPRD Kabupaten Boyolali dapat segera memasukkan kebijakan tersebut ke dalam program legislasi daerah (prolegda) pada masa persidangan ketiga mendatang.
“Seperti janji saya, sawah irigasi teknis gratis, tidak membayar pajak segera dilaksanakan. Ternyata, itu yang menjadi kehebatan Boyolali,” terangnya.
Seno menjelaskan, ketahanan pangan telah mengantarkan Kabupaten Boyolali sebagai tuan rumah Kongres Ketahanan Pangan Dunia. Prestasi tersebut sangat membanggakan.
“Petama kali dalam sejarah, tahun ini Boyolali akan menjadi tuan rumah Kongres Ketahanan Pangan Dunia. Bu Sekda, lek ndang dioyak-oyak, dikon lelang. Sing jenenge kongres iku biasane diselenggarake ning ibukota negara. Minimal di ibukota provinsi. Yo lagi iki ning Boyolali karena ketahanan pangannya memang top,” sanjungnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP diwakili Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Eddy Djoko Pramono SH MH MT berpesan agar Seno Samodra dan wakilnya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat setempat.
“Satu hal yang perlu diingatkan kembali adalah birokrasi yang ikhlas melayani. Indikator pelayanan yang baik adalah tertanganinya keluhan masyarakat. Semakin banyak keluhan yang dilayani dan ditangani, maka semakin baik. Untuk menuju ke sana, kita harus mau mendengarkan keluhan masyarakat dan merespon dengan cepat,” pesannya.
