Dana Pendamping Program Keluarga Harapan Belum Teranggarkan

oleh

Kudus, ISKNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Kudus pada awal 2019 nampaknya belum menganggarkan dana pendamping program keluarga harapan (PKH).

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudus Lutful Hakim, mengiyakan hal itu.

”Memang tahun ini belum ada dana pendamping itu. Kami akan usulkan lagi nanti,” katanya saat ditemui awak media, Senin (14/1/2019).

Padahal, lanjut Luthful, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 1/2018 tentang program keluarga harapan menyebutkan, Pemkab berperan memberikan dukungan PKH secara langsung melalui dana dampingan APBD minimal 5 persen.

TRENDING :  Sambut Pemudik, Dishub Kudus Pasang Puluhan Rambu Portable Jalur Alternatif

Dibeberkan Luthful, sharing APBD untuk program PKH seharusnya minimal Rp 1,94 miliar pada tahun 2019. Jumlah ini dihitung dari lima persen dikalikan 21.009 rumah tangga sasaran dikalikan bantuan sebesar Rp 2.850.000 yang diterima. Dana pendamping ini bisa digunakan untuk pembiayaan kantor, penyediaan alat tulis, formulir, operasional, sosialisasi, serta kegiatan untuk mensinergikan program pengentasan kemiskinan lainnya. ”Selama ini belum ada pendanaan untuk kegiatan itu,” ujarnya.

TRENDING :  Kabar Gembira Bagi Para Guru PBG Akan Hadir Bulan Depan

Selain masalah dana pendamping, saat ini jumlah tenaga pendamping program ini juga kurang. Idealnya, jumlah pendamping di Kudus mencapai lebih dari 100 orang. Namun kenyataannya, baru ada 69 pendamping. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan penambahan tenaga pendamping ke Kemensos.

”Idealnya satu pendamping mendampingi 200-300 KPM, tapi realisasinya lebih dari itu, sehingga ada yang kurang terpantau,” tandasnya.

Lebih lanjut, jumlah penerima PKH saat ini terus berkurang. Jumlah penerima PKH berkurang dari 22.666 menjadi Rp 21.009 RTS. sepanjang tahun 2018 lalu, jumlah dana yang disalurkan melalui PKH mencapai Rp 41,627 miliar. Dana itu terbagi dalam empat tahap. Tahap pertama pada bulan Febuari sebanyak Rp 11,226 miliar, tahap kedua pada bulan Mei sebanyak Rp 11,185 miliar, tahap ketiga sebanyak Rp 11,062 miliar, dan tahap keempat sebanyak Rp 8,187 miliar. ”PKH dihentikan karena banyak yang sudah dinyatakan mampu,walhasil ini pertanda baik,” pungkasnya. (AJ/YM)

TRENDING :  Tamzil Pesan Generasi Millenial Untuk Tetap Religius dan Modern
Terlihat petugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudussedang melayani kebutuhan masyarakat, Senin (14/1/2019). (Aris Sofiyanto/ISKNEWS.COM)
KOMENTAR SEDULUR ISK :