Dari 700 Perusahaan di Kudus Baru 49 Yang Sudah Terapkan “Susu”

oleh

Kudus, isknews.com – Di Kabupaten Kudus, sekarang ini, terdapat sekitar 700 perusahaan. Namun dari ratusan perusahaan besar dan kecil itu, baru 49 perusahaan yang sudah menerapkan “Susu”.
“Susu singkatan dari struktur skala upah,” kata Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial (HI) Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi (Disnakertrans) Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus, Ansori, saat dihubungi isknews.com, Rabu (`17/01/18), di ruang kerjanya.

Menurut dia, pemberlakuan susu diatur bedasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) RI Nomer 1 Tahun 2017 tentang Struktur Sekala Upah (Susu).

Dalam PP dan Permenaker itu, dijelaskan perusahaan wajib menerapkan struktur skala upah yang besarnya bervariasi, dilihat dari tingkat pendidikan, jabatan dan masa kerja.
Penjabaranya yang menyangkut pendidikan, upah pekerja lulusan sarjana, upahnya lebih tinggi dari pekerja lulusan SMA, demikian juga, upah pekerja lulusan SMA, upahnya lebih tinggi dari pekerja lulusan SMP.

TRENDING :  Buntut Pemblokiran Jalan Balai Jagong, AI Ancam Lapor Pihak Berwajib
TRENDING :  Jangan Takut Berkarya

Selanjutnya untuk jabatan, upah pekerja atasan atau pimpinan, lebih tinggi dari upah pekerja bawahan. Begitu pula untuk pekerja yang masa kerjanya lebih lama, misalnya 10 tahun, upahnya lebih tinggi dari pekerja yang masa kerjanya kurang atau di bawah 10 tahun.

“Dengan penerapan struktur skala upah itu, pekerja akan merasa diperlakukan secara adil dan menghindari timbulnya kecemburuan sosial.”

Namun berdasarkan data yang ada di pihaknya, lanjutnya, dari sekitar 700 perusahaan besar dan kecil di Kudus, baru sebanyak 49 perusahaan yang sudah menerapkan “susu”. Jumlah tersebut yang sudah lapor ke Disnakertrans. Karena secara implisit, hampir sebagian perusahaan di Kudus sudah memberlakukan susu, namun enggan atau tidak mau melapor.

TRENDING :  Bupati Larang Bagikan Rastra Kualitas Buruk

“Kami dari Disnakertrans sudah mendorong dan mengimbau kepada kalangan perusahaan, tetapi untuk pengawasan di lapangan, kewenangannya ada di Disnakertrans Provinsi Jateng,.” (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :