BANYUMAS, ISKNEWS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banyumas.
Kedua tersangka masing-masing berinisial TR yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK, pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis BPRS. Penyerahan tersangka beserta barang bukti atau Tahap II tersebut dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan penyaluran fasilitas pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun tujuan pemberian pembiayaan. Peristiwa tersebut diduga berlangsung pada periode Mei 2018 hingga September 2021.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik OJK menemukan dugaan penyimpangan terhadap 21 fasilitas pembiayaan yang melibatkan 20 nasabah. Akibatnya, potensi kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp1,72 miliar.
Sebelum pelimpahan tersangka, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara kepada JPU pada Tahap I. Selanjutnya, pada 11 November 2026, OJK menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21.
Penanganan kasus ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian proses pengawasan yang dilakukan OJK. Tahapannya meliputi pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.
Atas dugaan perbuatannya, TR disangkakan melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu, terdapat alternatif sangkaan Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam ketentuan perubahan undang-undang tersebut.
Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut.
OJK menyatakan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.
Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional. (AS/YM)
