Diskriminasi, Pedagang Kecil dengan Pedagang Besar Perlakuannya Berbeda

oleh -3,659 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Dalam sepekan terakhir, pedagang sayur malam yang biasa menggelar dagangan di sekitaran Pasar Bitingan, dipaksa pindah tempat. Pemkab Kudus melalui Dinas Perdagangan meminta para pedagang sayur malam pindah ke Pasar Burung di Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati Kudus.

Sempat terjadi tarik ulur antara dinas perdagangan dengan para pedagang yang akhirnya relokasi dibatalkan dan terjadi kesepakatan. Melalui rapat koordinasi (rakor) antara pedagang dengan Plt Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kasat Pol PP dan Kabag Ops Polres Kudus dimana pedagang diperbolehkan tetap berdagang, tetapi dengan syarat dan ketentuan.

Terkait adanya upaya “penggusuran” pedagang sayur malam tersebut, Ketua LP-KPK Komcab Kudus, Nur Ahmad mengaku kecewa. Menurutnya, kebijakan Pemkab Kudus berusaha menggusur pedagang kecil terkesan arogan.

“Kenapa hanya pedagang kecil saja yang disuruh pindah, padahal mereka menggelar dagangan hanya malam hari. Sedangkan pedagang besar yang bongkar muatan di jalan protokol pagi atau siang bahkan sewaktu-waktu sepertinya pemerintah tutup mata,” tegas Nur Ahmad kepada isknews.com.

Kalau saja pemerintah mau bertindak adil, lanjutnya, harusnya pedagang grosir seperti yang ada di Jalan Menur, Jalan Stasiun, Jalan Tanjung atau tempat lainnya, juga dianjurkan memanfaatkan terminal cargo. Karena, sejak terminal cargo dibangun belum pernah dimanfaatkan untuk melokalisir pedagang besar atau grosir supaya tidak bongkar muatan di dalam kota.

Memang, lanjutnya, pemerintah kabupaten Kudus selama ini seakan tidak berdaya menghadapi pengusaha besar. Banyak sekali dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satunya pelanggaran kelas jalan.

Data yang LP-KPK miliki, masih kata Nur Ahmad, wilayah hukum Kabupaten Kudus tidak memiliki ruas jalan kelas II (dua), sedangkan truk perusahaan besar atau pengangkut barang dagangan para grosir rata-rata kendaraan besar kategori kelas II. Hanya jalan lingkar saja yang kelas jalannya bisa dilewati kendaraan besar untuk semua kelas.

“Coba sesekali bupati atau dishub atau dinas terkait menegur pedagang besar atau perusahaan besar agar patuh dengan aturan yang ada,” pungkasnya. (jos)

KOMENTAR SEDULUR ISK :