Kudus, isknews.com – Kondisi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Kudus yang minim penerangan menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus. Anggota Komisi C DPRD Kudus, Sandung Hidayat, menilai bahwa jalanan gelap dapat memicu tindak kriminalitas dan mengancam keamanan warga. Karena itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di seluruh wilayah.
Desakan ini disampaikan Sandung menyusul viralnya isu hoaks tentang begal di jalan timur Kampus Universitas Muria Kudus (UMK), wilayah Desa Karangbener, Kecamatan Bae. Meski kabar itu terbantahkan, kondisi jalan yang gelap pada malam hari tetap menjadi perhatian karena berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan.
“Banyak LPJU yang redup bahkan mati. Kami berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa langsung menindaklanjuti dan mengevaluasi semua aset Pemkab Kudus, khususnya LPJU,” tegas Sandung, Jumat (31/10/2025).
Politikus Partai Gerindra dari daerah pemilihan 4 (Undaan, Mejobo, dan Bae) itu menambahkan, minimnya penerangan membuat warga tidak nyaman melintas pada malam hari. Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kudus segera bergerak cepat memperbaiki dan menambah LPJU di titik-titik rawan.
“Khususnya LPJU yang perlu dibenahi segera dan mana yang perlu ditambahi, semuanya demi membuat masyarakat Kudus aman dan nyaman,” lanjutnya.
Sandung mencontohkan, kondisi LPJU yang redup bahkan mati masih banyak dijumpai di wilayah Kecamatan Bae, termasuk ruas jalan dari Kampus UMK ke arah utara. Ia menilai perlu ada penambahan lampu jalan di kawasan tersebut karena merupakan jalur padat kendaraan.
“Kami berharap Dishub dan DPKPLH lebih sering patroli malam untuk mengetahui secara langsung ruas jalan mana saja yang perlu penambahan LPJU,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sandung menyebut persoalan penerangan jalan ini akan dibahas secara lebih mendalam dalam rapat-rapat DPRD Kudus. Ia juga mendorong agar program pembenahan LPJU dapat masuk dalam prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Harapan kami, LPJU bisa menjadi salah satu prioritas tahun depan. Ini penting demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Kudus,” pungkasnya. (AS/YM)
