DPRD Kudus Minta DKK Evaluasi Agar Kasus Gagal Lelang Revitalisasi Puskesmas Tidak Terulang

oleh -261 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, diminta mengevaluasi setiap persyaratan dalam tender kegiatan proyek yang memang penting untuk kepentingan masyarakat agar kasus gagal lelang revitalisasi Puskesmas tidak terulang karena merugikan masyarakat.

“Perlu dipertimbangkan dalam memutuskan persyaratannya, apakah para kontraktor yang mengikuti lelang benar-benar bisa memenuhinya,” kata Anggota Komisi D DPRD Kudus Ahmad Yusuf Roni saat rapat kerja dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus di aula kantor dinas tersebut, Senin (6/9/2021).

Tentunya kata dia, dengan tersedianya anggaran yang sudah disiapkan sejak awal untuk peningkatan fasilitas Puskesmas sangat dinantikan manfaatnya oleh masyarakat.

Anggota Komisi D DPRD Kudus Sayid Yunanta menambahkan kegagalan lelang revitalisasi empat Puskesmas harus menjadi pelajaran semua pihak. Berbicara refocusing anggaran saat pandemi hingga harus memikirkan soal proyek kegiatan prioritas.

“Kegiatan yang hendak direfocusing sudah jelas sehingga proyek revitalisasi Puskesmas tersebut sudah seharusnya bisa dilaksanakan pada awal tahun anggaran. Kenyataannya proyek kegiatan baru dilelangkan di akhir-akhir tahun anggaran, sehingga begitu gagal lelang tidak bisa ditender ulang,” ujarnya.

Dengan tidak terserapnya anggaran pembangunan, kata dia, masyarakat sangat dirugikan karena manfaat yang seharusnya bisa dirasakan dalam waktu dekat, ternyata gagal. Meskipun dananya kembali ke kas daerah, tetapi pelaksanaannya harus mundur lagi menunggu satu tahun anggaran.

Alasan pengetatan persyaratan lelang karena adanya penawaran tidak wajar, imbuh dia, terjadi karena diduga peran pengawasan dalam pembangunannya tidak maksimal. Seharusnya dipersilakan menawar lebih rendah karena efisiensi anggaran, sedangkan pengawasannya harus ditingkatkan.

Sementara Kepala DKK Kudus, Badai Ismoyo mengatakan, akan mengalihkan anggaran tersebut untuk rehabilitasi 15 pustu ‎yang kondisinya perlu perbaikan. Hal itu menyusulnya gagalnya proses lelang ‎tiga puskesmas senilai Rp 5,4 miliar, yakni Puskesmas Rendeng, Mejobo dan Jati.

“Kondisi Pustu ini sangat penting dan kondisinya juga sudah membutuhkan renovasi. Sehingga kami berencana mengalihkannya ke sana,” ujarnya, saat rapat kerja bersama Komisi D DPRD Kudus, di kantor DKK Kudus, Senin (6/9/2021).

Terlebih, kata dia, pelaksanaan rehabilitasi pustu tidak memerlukan proses lelang yang masih ada risiko gagal.”Tidak perlu dilelang, rehabilitasi pustu ini bisa dilaksanakan dengan penunjukan langsung,” kata dia.

Dengan pengalihan anggaran yang diusulkan dalam APBD perubahan 2021 tersebut, maka anggaran itu tetap bisa dilaksanakan tahun ini.

Pasalnya jika masuk dalam Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) maka baru bisa dilaksanakan pada APBD perubahan 2022 mendatang. “Kalau masuk Silpa, maka baru bisa dianggarkan lagi APBD perubahan 2022. Makanya kami menyesuaikan kondisi saat ini,” ujar dia.

Apalagi, kata dia, renovasi 29 Pustu sudah ada dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD) sejak 2020 yang belum tersentuh

Sehingga, anggaran dari alokasi cukai yang tersedia ini menjadi kesempata‎n untuk diperbaiki.”‎Melihat ketersediaan anggaran, maka sementara hanya 15 pustu yang rencananya akan mendapatkan alokasi ini,” ucapnya. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :