Eksekusi Toko Kaca Tersendat, Tergugat Gelar Pengajian, Aparat Datangkan MUI

oleh -454 kali dibaca
Proses negosiasi jelang pelaksanaan eksekusi tanah dan bangunan Toko Kaca di Desa Jepang, Mejobo, Kudus, Senin 30/05/2022 (Foto; YM)

Kudus, isknews.com – Kembali, untuk ketiga kalinya dalam sepekan Pengadilan Negeri (PN) Kudus melaksanakan eksekusi atas sebidang lahan di wilayah Kabupaten Kudus. Kali ini dilaksanakan atas sebidang tanah seluas 246 yang bagian depan bangunannya digunakan sebagai toko kaca di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Senin (30/05/2022).

Pelaksanaan eksekusi lahan dan bangunan yang awalnya adalah milik Subekhi, sempat tertunda beberapa lama dari jadwal, akibat mediasi yang berlangsung alot di Balai Desa Jepang. Tak hanya itu di rumah yang akan dieksekusi, pihak tergugat menggelar kegiatan bernuansa keagamaan berupa pengajian.

Sehingga tim eksekusi dan sejumlah pasukan pengaman dari Kepolisian sempat menghadirkan wakil dari MUI Kudus untuk memberikan penjelasan kepada warga yang sempat mengikuti acara pengajian dirumah tersebut.

Suasana saat proses eksekusi tanah dan lahan yang juga digunakan sebagai toko kaca di Desa Jepang, Mejobo, Kudus (Foto: YM)

Seperti dijelaskan oleh Kapolsek Mejobo, AKP Cipto menyampaikan, untuk membantu keberhasilan eksekusi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga diminta membantu eksekusi tersebut.

Tadi dibantu MUI untuk memberikan pengertian kepada jamaah kegiatan rutin bisa dilaksanakan setiap saat di manapun.”

“Apalagi kegiatan ini sudah dilaksanakan dari pagi hari. Kalau belum selesai bisa dilanjutkan di tempat lain,” ujarnya, Senin (30/5/2022).

Muhari, perwakilan keluarga Subekhi menjelaskan, pihaknya berketetapan akan meneruskan perkara tersebut dan melakukan gugatan kembali kepada semua pihak yang terlibat. Gugatan perlawanan menurutnya sudah diajukan sebelum adanya jadwal eksekusi.

“Kepada pemenang lelang dan pihak lain yang terlibat. Kami lakukan gugatan perlawanan. Pihak bank tidak pernah memberitahukan soal dilelangnya tanah dan bangunan tersebut,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku pernah dipanggil oleh pengadilan untuk mediasi, namun tidak didatangi. Pemenang lelang pun juga sudah pernah mendatangi keluarganya.

“Mediasi belum sempat mendatangi. Untuk soal nilai pinjaman itu privasi kami, tidak bisa kami sampaikan disini,” imbuhnya.

Sementara Tulabi warga Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus yang memenangkan lelang dari bank atas lahan yang di atasnya berdiri bangunan itu menyebut jika pihaknya telah mencoba berkomunikasi secara kekeluargaan dengan pemilik lahan tersebut.

Sebelum mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN) Kudus, pihaknya juga mendatangi keluarga Tulabi mencari solusi. Namun diakuinya tidak ada titik temu.

“Kami sudah delapan kali datang untuk mencari solusi secara kekeluargaan. Tapi kenyataanya, tidak ada tanggapan, malah sinis. Karena kalau bisa diselesaikan baik-baik kan tidak melalui ranah hukum,” katanya.

Bahkan, yang terakhir kali pihaknya menyampaikan baik-baik kepada pihak termohon dan menawarkan memberi waktu berapa bulan agar bersedia pindah.

“Yang terakhir kami sampaikan kepada putranya Yudi secara baik kalau mau minta waktu berapa bulan untuk pindah. Tapi malah dia bilang putuskan saja di pengadilan, nanti siapa yang menang siapa yang kalah,” jelasnya.

Hingga akhirnya, permohonan eksekusi diajukan pada 7 Desember 2021 kepada Pengadilan Negeri Kudus.

“Proses hukum berjalan, setelah mediasi tiga kali ke pengadilan, yang bersangkutan juga tidak mau hadir,” ujarnya. Alhasil, proses hukum pun berlanjut hingga putusan pengadilan yang menetapkan untuk mengeksekusi bangunan tersebut.

Panitera PN Kudus, Burhanuddin menjelaskan, dalam satu bulan ini sudah melakukan eksekusi sebanyak empat kali.

Dia menyampaikan, tidak pernah menahan eksekusi selama dinilai sudah sesuai hukum.

“Pada tahun ini, sampai Mei ini sudah ada pengajuan eksekusi sekira 20 bangunan dan rumah,” jelas dia

Terpisah, Ke‎tua PN Kudus Singgih Wahono menyatakan menimbang permohonan eksekusi tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Singgih menetapkan eksekusi sesuai nomor : 8/Pen.Pdt.Eks/2021/PN Kds untuk memerintahkan kepada panitera atau juru sita untuk melakukan obyek eksekusi tersebut.

“‎Menetapkan pula biaya-biaya yang timbul dalam penetapan ini berdasarkan hukum,” jelas dia. (YM/YM)



KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.