KUDUS, ISKNEWS.COM – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Forum Kader Bela Negara (FKBN) Badan Koordinator Daerah (Bakorda) Kudus untuk mendorong semangat kemerdekaan diwujudkan dalam aksi nyata yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bakorda FKBN Kudus Sri Hartini setelah menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus, Senin (17/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, Sri Hartini hadir bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Organisasi Daerah (MPOD) Didik Hartoko.
Sri Hartini menilai peringatan kemerdekaan tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial berupa upacara bendera. Lebih dari itu, momentum tersebut harus menjadi pengingat bersama untuk terus memperbaiki kualitas kehidupan dan taraf ekonomi masyarakat.
“Peringatan HUT RI jangan berhenti pada seremonial. Semangat kemerdekaan harus bisa dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan perbaikan taraf hidup,” ujar Sri Hartini.
Salah satu sektor yang dinilai perlu diperkuat adalah ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang tangguh.
Di sisi lain, FKBN Kudus mendorong masyarakat agar tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan. Masyarakat harus diberikan ruang dan kesempatan untuk berperan sebagai subjek yang aktif dalam menentukan serta menjalankan pembangunan di lingkungannya.
Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, tenaga profesional, dan masyarakat perlu membangun kerja sama yang berkelanjutan dalam menciptakan berbagai program pemberdayaan.
Sri Hartini menyebut pemberdayaan masyarakat juga membutuhkan pendampingan yang konsisten. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan keterampilan, serta pembukaan akses terhadap tempat dan peluang usaha menjadi bagian penting dalam mendorong kemandirian ekonomi.
“Pelaku UMKM juga perlu mendapatkan ruang usaha yang inklusif. Tidak cukup hanya memberikan bantuan, tetapi juga harus dibarengi pendampingan dan peningkatan kemampuan agar usaha masyarakat bisa berkembang,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat perlu dijalankan melalui kerja sama dengan pihak yang memiliki legal standing atau kepastian hukum. Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
FKBN Bakorda Kudus sendiri memiliki kepengurusan dengan latar belakang yang beragam. Unsur yang terlibat antara lain pejabat birokrasi, akademisi, guru, asesor, instruktur, pendamping, motivator, dokter dan tenaga kesehatan, purnawirawan, pelaku usaha, UMKM, pelaku wisata, penggiat seni budaya, pelaku ekonomi kreatif, hingga kalangan pemuda.
Keberagaman tersebut menjadi modal untuk menjalankan program pemberdayaan dengan pendekatan lintas sektor. Masing-masing unsur diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.
Melalui program kerja pascaperingatan HUT ke-81 RI, FKBN Bakorda Kudus berkomitmen mengimplementasikan semangat bela negara melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Bela negara bukan hanya soal menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga bagaimana kita ikut menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan sejahtera,” pungkas Sri Hartini. (AS/YM)
