Kudus, isknews.com – Pemerintah Kabupaten Kudus mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD. Dalam forum tersebut, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menekankan pentingnya penentuan prioritas pembangunan agar kebijakan yang disusun benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027 digelar di Pendapa Belakang Kabupaten Kudus, Kamis (22/1/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Sam’ani Intakoris bersama Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton, serta dihadiri jajaran Forkopimda. Forum juga diikuti secara daring oleh instansi vertikal, perangkat daerah se-Kabupaten Kudus, Bapperida kabupaten sekitar, serta para pemangku kepentingan terkait.
Bupati Sam’ani menegaskan bahwa forum konsultasi publik menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi sekaligus menyatukan pandangan dalam menentukan arah pembangunan daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
“Forum ini menjadi ruang bersama untuk menyatukan pandangan. Di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah, kita harus semakin cermat menentukan prioritas pembangunan, mendorong peningkatan PAD, serta memastikan program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Sam’ani.
Ia menyampaikan, fokus pembangunan Kabupaten Kudus ke depan diarahkan pada sejumlah sektor krusial, mulai dari penanganan persoalan sampah sebagai tanggung jawab bersama, pemulihan infrastruktur pascabencana seperti jalan dan sekolah, hingga pembangunan kolam retensi sebagai langkah pengendalian banjir.
Selain itu, perencanaan pembangunan daerah juga diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat, di antaranya penguatan ketahanan pangan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan penyusunan RKPD 2027. Ia menyoroti berkurangnya Transfer ke Daerah sejak 2026 yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah.
“Berkurangnya TKD menjadi tantangan bersama. DPRD mendorong penguatan sektor pariwisata, penanganan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah, serta pemulihan sektor pertanian yang terdampak banjir. Pembangunan kolam retensi di Sungai Wulan wilayah Undaan sangat strategis karena mampu menyelamatkan sekitar 3.000 hektare lahan pertanian,” tegas Masan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, Revlisianto Subekti, menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam siklus penyusunan RKPD.
“Masukan dari forum ini akan menjadi dasar penyusunan rancangan RKPD, yang selanjutnya dibahas melalui Musrenbang, sinkronisasi dan verifikasi usulan, hingga ditetapkan menjadi Peraturan Bupati RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027 pada Juni 2026,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penyusunan Ranwal RKPD 2027 dilakukan dengan menganalisis isu strategis masing-masing perangkat daerah, mengacu pada kebijakan nasional, serta diselaraskan dengan RPJMD 2025–2029 dan visi misi kepala daerah.
Hal senada disampaikan Kepala Bapperida Kabupaten Kudus, Sulistiyowati. Menurutnya, konsultasi publik menjadi sarana penting untuk mewujudkan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat.
“Perencanaan pembangunan harus mengedepankan prinsip demokrasi, partisipasi, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas agar program yang dihasilkan lebih terarah dan efektif,” ujarnya.
Melalui forum ini, Pemkab Kudus berharap seluruh masukan dari pemangku kepentingan dapat memperkuat arah pembangunan daerah tahun 2027 yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi wilayah, pelestarian lingkungan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (AS/YM)
