Gebrakan Eni Kuswati Pasca Dilantik Sebagai Pengawas SMP di Kudus

oleh -409 kali dibaca
Eni Kuswati bakal memaksimalkan program sekolah penggerak yang telah dicetusnya.

Kudus, isknews.com – Dr. Eni Kuswati, Spd, M.Pd. langsung memberikan gebrakan pasca dilantik Bupati Kudus HM Hartopo sebagai pengawas SMP (pejabat fungsional tertentu). Pendiri dan ketua Forum Guru IPS Indonesia (Fogipsi) itu mempunyai inovasi dalam program kerjanya ke depan.

“Saya bertekad akan memajukan pendidikan di Kudus melalui program sekolah penggerak. Kemudian membuat aplikasi khusus merdeka mengajar dengan LMS EKLE (Eni Kuswati Learning),” terang Eni.

Sebagai ketua Fogipsi, pihaknya juga sering menjadi narasumber di beberapa kegiatan webinar nasional sekaligus instruktur nasional program sekolah penggerak GTK Kemdikbud. “Alhamdulillah, sering jadi narasumber untuk berbagi di event-event Nasional, salah satu diantaranya webinar yang baru – baru ini dilaksanakan adalah terkait pendampingan dan evaluasi IHT dan workshop PSP di kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat,”ucapnya.

Pendiri dan ketua Forum Guru IPS Indonesia (Fogipsi) Dr. Eni Kuswati, Spd, M.Pd.

Prestasi Eni Kuswati selama ini memang patut diapresiasi dalam ikut memajukan pendidikan di Kudus. Dia mampu membuat sistem pembelajaran yang dibuatnya untuk mempermudah siswa saat belajar.

Dalam prosesi pelantikan, Bupati Hartopo memberikan pesan kepada para pejabat baru supaya terus berinovasi dan profesional serta terus selalu belajar. “Pejabat fungsional yang dilantik tadi ada yang merupakan pengawas SD, pengawas SMP dan juga sebagai Teknik Tata Bangunan dan Perumahan serta Teknik Jalan dan Jembatan. Yang terpenting pula mereka harus punya integritas,” kata Hartopo.

Khusus untuk pengawas sekolah, dia berpesan agar mereka dapat mengaudit secara rinci kepada sekolah – sekolah yang menggunakan dana BOS dan lainnya. Mereka juga harus selalu mengingatkan kepada sekolah – sekolah untuk selalu cermat dalam penggunaan dana BOS dan lainnya. Jangan sampai sekolah sudah terlanjur menggunakan dana BOS dan lainnya tetapi malah penggunaanya tidak sesuai regulasi yang ada, akhirnya malah mengembalikan. Hal ini tegas Hartopo, jangan sampai terjadi lagi.

Sementara itu Kepala Disdikpora Kudus, Harjuna Widada mengatakan untuk jumlah pejabat fungsional pengawas SD yang dilantik sebanyak 10 orang, pengawas TK sebanyak 1 orang serta pengawas SMP sebanyak 7 orang.

“Untuk pengawas SMP saya kira sudah cukup, hanya untuk jumlah pengawas SD nampaknya masih kurang ya mas. Kami akan mengajukan lagi sebanyak 10 orang. Bagi pejabat baru ini nanti, kami yang akan membagi tugas mereka. Kami akan buatkan surat tugas bagi mereka,” kata Harjuna Widada. (AJ/YM).

KOMENTAR SEDULUR ISK :