Semarang – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP meminta agar Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bisa menjadi satu lembaga. Sebab, fungsi dan tugas Damkar sama dengan BPBD, yakni menanggulangi bencana.
“Pengorganisasiannya mesti clear karena pemadam itu bagian dari bencana maka mestinya diserap,” katanya usai menghadiri Upacara Hari Ulang Tahun Damkar ke-97 di Lapangan Simpang Lima Semarang, Selasa (1/3).
Ganjar tidak mempersoalkan apakah Damkar yang dilebur ke BPBD atau sebaliknya. Yang terpenting, menurutnya pengorganisasian dan koordinasi di lapangan saat menanggulangi bencana dapat berjalan secara optimal.
Di Jawa Tengah sendiri, lanjut Ganjar, sudah terdapat 15 kabupaten/kota yang Damkar dan BPBD-nya menjadi satu kelembagaan. Dari evaluasi yang dilakukan, terbukti kinerja Damkar relatif lebih cepat. Sehingga, ke depan dia berharap dua lembaga yang terdapat di 35 kabupaten/kota tersebut dapat dijadikan satu agar penanganan bencana lebih maksimal. Hanya saja, untuk kota yang wilayahnya kecil dan tingkat kebencanaannya relatif rendah, seperti Salatiga, dirinya memandang tidak perlu dilebur.
“Yang 15 (kabupaten/kota) itu di Jawa Tengah sudah masuk di dalam BPBD. Harapan saya begitu (35 kabupaten/kota) kecuali kota kecil kayak Salatiga itukan paling rendah (tingkat kebencanaan),” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara HUT Damkar ke-97 mengatakan, untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan penanganan bencana kebakaran, pemerintah akan membuatkan sekolah-sekolah khusus petugas Damkar. Bahkan, dirinya juga akan bekerjasama dengan negara-negara sahabat agar petugas Damkar menjadi lebih profesional.
“Setidaknya bisa dilatih secara profesional. Sebab kalau tidak kasihan. Kita juga mau membangun kerja sama di sejumlah negara sahabat, mungkin dia bisa mengirim ahlinya,” katanya.
Tjahjo juga meminta agar para bupati/walikota dapat menyiapkan satu mobil Damkar di setiap kecamatan khususnya di kota-kota besar, seperti Semarang. Harapannya, agar bila terjadi kebakaran dapat ditangani secara cepat.
“Paling tidak 15 menit harus sudah di lokasi musibah. Dan petugas juga akan dikerahkan selama 24 jam,” tandasnya.
Dengan tugas berat yang diemban oleh para petugas Damkar, akan diimbangi pemerintah dengan memperhatikan kesejahteraannya. Di antaranya, BPJS kesehatan dan kartu pintar untuk anak-anak mereka. (HJ)
