Semarang – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengingatkan masyarakat di wilayah kepemimpinannya untuk melakukan persiapan sejak dini dalam menghadapi musim penghujan. Masyarakat tidak perlu ‘menangis’ saat pergantian musim, karena sudah merupakan hukum alam.
“Saat kemarau atau hujan, nggak usah memaki, merengek, atau menangis. Kemarau atau hujan itu sunatullah. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah mitigasi bencana,” tegasnya saat membuka acara Rapat Kesiapan dan Antisipasi Menghadapi Ancaman Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2015-2016 di Jawa Tengah di Ruang Rapat Lantai IV Badan Penanganan Bencana Daerah Provinsi (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Senin (9/11).
Beberapa daerah yang berpotensi banjir, imbuhnya, hendaknya menggalakkan gerakan ‘resik-resik sungai’ sejak musim kemarau. Daerah yang rawan banjir tersebut antara lain Kebumen, Kudus, Pati, Demak, dan Semarang.
“Maka rapat koordinasi hari ini, untuk para bupati/walikota, tolong perintahkan kerjasama dengan PSDA, dinkes, BLH, TNI/Polri, dan masyarakat. Potensi-potensi sungai banjir ayo diresiki mulai sekarang. Potensi-potensi tanah longsor mulai diperingatkan. Kemarin kita punya PR (tanah longsor) di Banjarnegara, kita minta early warning system dipasang alatnya atau pola komunikasinya,” terang mantan Ketua Mapala UGM itu.
Pelaksana Harian Kalahar BPBD Provinsi Jawa Tengah Sarwa Pramana SH MSi membeberkan, hingga November 2015 ini, total bencana yang terjadi di Jawa Tengah mencapai 1137 bencana. Antara lain bencana angin puting beliung terjadi 219 kali dan banjir 146 kali.
“Kejadian bencana sampai November 2015 cukup mengejutkan, terutama kebakaran. Kebakaran kenaikannya luar biasa. Ada 556 kejadian. Sebagai upaya mitigasi bencana, kami membuka lokasi posko di titik-titik daerah rawan bencana hingga pengadaan logistik dan peralatan siaga bencana. Pemberian nomor posko menjadi hal penting untuk disebarkan hingga ke desa-desa,” jelasnya.
Sarwa menambahkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan dana siap pakai sebesar Rp 10,1 miliar untuk menangani bencana kekeringan di Jawa Tengah. Dana tersebut didistribusikan kepada SKPD provinsi, yaitu PSDA, ESDM, dan Bakorwil I sebesar Rp 2,3 miliar untuk pembuatan sumur, embung, dan pengadaan tambahan air bersih. Sementara, untuk 20 kabupaten/kota, masing-masing menerima Rp 200 hingga 400 juta untuk pipanisasi, bak tampung, dan dropping air total Rp 7,8 miliar.
