Semarang – Ketersediaan data menjadi dasar penting dalam mengambil sebuah kebijakan publik yang tepat. Karenanya, data yang dihasilkan oleh lembaga negara yang punya otoritas dalam mengambil maupun mengelola data, yakni BPS, harus jujur, valid, dan presisi.
“Jangan sampai awalnya datanya keliru, dipakai untuk mengambil keputusan, pasti keputusannya keliru. Setelah saya terpilih bersama Pak Heru sebagai gubernur, lembaga pertama yang saya datangi sebelum dilantik adalah BPS. Mengapa? Karena semua berawal dari data yang benar,” kata Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat menjadi inspektur upacara dalam Apel Siaga Petugas Sensus Ekonomi 2016 di Lapangan Pancasila Semarang, Jumat (18/3).
Ganjar menandaskan, apapun data yang akan dihasilkan para petugas sensus ekonomi harus dilandasi kejujuran, valid, dan presisi. Tidak perlu menutup-nutupi hasil sensus yang buruk.
“Kondisi Jateng hari ini, apakah kemiskinannya sudah beres? Belum. Apakah pengangguran masih tinggi? Iya. Apakah yang seperti itu perlu kita tutup-tutupi? tidak perlu. Kita tampilkan data dengan kejujuran,” terangnya.
Dengan sajian data yang jujur, valid, dan presisi, harapannya ketika pemerintah akan mengejar objek sensus dan memberikan intervensi untuk meningkatkan kesejahteraannya, tidak salah alamat Pemerintah juga akan bisa mengukur, apakah nanti perlakuan atau kebijakan publik yang diberikan tepat.
Pengelolaan anggaran yang fokus pada program-program pembangunan, diakui Ganjar juga perlu untuk mendukung pengambilan kebijakan publik. Bahkan, jika tidak focus, Presiden sudah meminta adanya refocusing. Refocusing ini tidak hanya membutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi, tapi juga single data.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, DR Margo Yuwono menyampaikan, sensus ekonomi akan mendata seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian. Pendataan akan dilakukan pada 1 Mei hingga 31 Mei 2016. Pihaknya menerjunkan petugas di Jawa Tengah sebanyak 39.101 orang.
“Para petugas sensus dalam waktu dekat akan dilatih oleh para instruktur di daerah untuk memahami konsep, dan definisi sensus, serta bagaimana cara melakukan pendaftaran. Sehingga, setiap petugas mempunyai persepsi yang sama bagaimana melakukan pendataan secara lengkap di seluruh wilayah di Jateng,” terangnya.
Sensus ekonomi tidak hanya mendata usaha masyarakat yang memiliki toko, warung ataupun kios, tapi juga usaha e-commerse dan online. Untuk itu, BPS melakukan dua sistem pendekatan.
“Kalau dia punya lokasi tetap, bangunan tetap, kita langsung data di lokasi usaha. Tapi kalau usahanya keliling, atau online, kita pendekatannya rumah tangga. Jadi tidak ada satupun usaha yang kelewat di data,” jelasnya.
Sensus ekonomi, imbuhnya, akan menghasilkan potret utuh ekonomi di suatu provinsi. Sehingga, bisa dijadikan basis data untuk arah pembangunan yang sebenarnya. (HJ)
