Gugatan Beny Dikabulkan Mahkamah Agung, Pemkab Harus Cabut IMB The Hotel Sato Kudus

oleh -365 kali dibaca
The Hotel Sato yang berada di Jalan Pemuda Kudus (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Mahkamah Agung RI melalui putusannya bernomor 212 PK/TUN/2023 yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tanggal 15 Desember 2023, memutuskan mengabulkan gugatan Budi Gunawan Ongkowidjojo selaku penggugat terhadap Pemkab Kudus dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus selaku tergugat.

Majelis hakim memerintahkan tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Nomor 644/106/15.04/2022 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 29 – 03 – 2022 serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Nomor: 644/106/15.04/2022 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 29 – 03 – 2022;

Seperti diketahui keduanya merupakan surat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas The Hotel Sato Kudus yang terletak di jalan Pemuda turut Dukuh Nganguk Desa Kramat, Kecamatan Kota, Kudus.

Selain mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis hakim juga menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan pertimbangannya yang pada intinya adalah penggugat memiliki hak untuk menggugat karena bangunan Hotel Sato Kudus berdiri berdempetan dengan rumah penggugat dan mengakibatkan kerusakan terhadap rumah penggugat.

Sebagaimana diketahui, gugatan PTUN Hotel Sato dilayangkan oleh Benny Gunawan Ongkowijoyo melalui kuasa hukumnya Budi Suprayitno.

Sebagai tergugat I adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Kudus dan tergugat II adalah Endang Susilowati yang notabene pemilik Hotel Sato Kudus.

Kuasa Hukum Penggugat, Budi Supriyatno menjelaskan, menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 39 huruf C, bangunan gedung dapat dibongkar ketika tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau izin bangunan dicabut dan dibatalkan.

“Bisa dibongkar juga setelah memenuhi persyaratan pelaksanaan undang-undang yang berlaku, untuk teknis pembongkarannya pun ada ketentuannya di undang-undang,” terang Budi kepada awak media siang ini, Kamis (01/02/2024).

Menanggapi putusan MA terkait peninjauan kembali olehnya dikabulkan, Benny Gunawan Ongkowidjojo dengan tegas meminta agar Hotel Sato Kudus ditutup dan dibongkar sesuai Undang-undang yang berlaku.

“Tutup Hotel Sato (Kudus), izinnya sudah dicabut, bongkar Hotel Sato (Kudus) sesuai undang-undang yang berlaku,” katanya.

Di sisi lain, saat mencoba dimintai keterangan, pihak Hotel Sato Kudus belum bisa memberikan keterangannya. Salah seorang perwakilan dari Hotel Sato Kudus mengatakan belum mengetahui secara pasti keputusan terkait putusan MA terbaru.

Sementara itu Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Setda Kabupaten Kudus, Adi Susatyo, saat dihubungi media ini terkait amar putusan MA yang memenangkan penggugat Beny melawan DPMPTSP, Adi menyatakan baru mendengar tentang hal tersebut.

“Kami hingga kini belum menerima salinan putusan itu dari Mahkamah Agung, sehingga mohon maaf belum bisa berkomentar dan memberikan tanggapan terkait IMB Hotel Sato,” ujar Adi.

Begitu halnya dengan manajemen The Sato Hotel Kudus, saat sejumlah media mengkonfirmasi hal tersebut, Safira staf di Hotel tersebut mengaku tidak bisa memberikan statemen apapun.

“Kami tak bisa berkomentar, karena kami memang belum ada informasi apapaun terkait hal tersebut,” ujar Safira staf marketing hotel dengan singkat. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.