Himpunan Pengusaha Nahdliyin Jateng Gelar Rakorwil dan Seminar Nasional di Kudus

oleh -658 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) kali pertama pasca Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Bali, Maret 2021 lalu.

Rakorwil yang bertempat di Hotel Griptha, Kudus, Rabu (8/12/2021) itu juga berbarengan dengan Seminar Nasional dengan mengangkat tema, ‘Peran Kekuatan Ekonomi Sektor Rill sebagai penopang laju pertumbuhan ekonomi di era masa pandemi’.

Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Jawa Tengah, Muhammad Mahsun menyebut jika Rakorwil kali ini diikuti oleh perwakilan 35 cabang HPN dari Kabupaten di Jawa Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, panitia menghadirkan pemateri dari otoritas jasa keuanga (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin SImpanan (LPS). Selain itu, ada pembekalan oleh Pembina HPN Jawa Tengah oleh KH. Yusuf Chudlori dan Closing Statemen oleh Drs. H. Fathan Subhi (Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI)

Ia menyampaikan, saat ini di Jawa Tengah terdapat sekitar 17 sampai 18 juta warga Nahdliyin. Menurutnya sebagian ada yangt masih berbisnis secara konvensional.  

Diketahui, anggota cabang HPN di Jawa Tengah memiliki berbagai macam usaha. Seperti usaha di pasar, properti, pertambangan, tekstil, dan jasa.

Dalam rakorwil tersebut, pihaknya berencana melakukan digitalisasi bisnis melalui market place dan e-Commerce di era 4.0. “Kita ihtiar untuk membangun digitalisasi dan berupaya mengembangkan beberapa aplikasi bisnis. Sebagian saat ini masih konvensional. Harapannya kami ingin mewujudkan digitalisasi e-Commerce dan market place,” imbuhnya.

Hal itu pihaknya lakukan untuk kemandirian, serta berkembangnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) usaha warga Nahdliyin akibat dampak pandemi COVID-19.

Dimana, lanjut Muhammad Mahsun, UMKM menempati posisi yang strategis dalam perekonomian secara umum. Di ASEAN, UMKM menghasilkan lapangan kerja antara 50% s.d. 95%, dan berkontribusi antara 30% s.d. 50% terhadap GDP,” terangnya.

Pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan secara nasional.

Indonesia sendiri, UMKM merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional yang dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja. Usaha kecil termasuk yang paling terpukul oleh krisis COVID-19, banyak yang menutup usaha sementara waktu, dan lebih jauh lagi menghadapi kendala arus kas.

UMKM saat ini berada dalam pusat krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, bahkan dengan kondisi lebih parah dari krisis keuangan 2008.

Mengingat 60-70% lapangan kerja di negara OECD diperankan oleh UMKM dan kemunduran situasi keuangan UMKM dapat memiliki efek sistemik pada sektor perbankan secara keseluruhan.

Kesulitan yang dialami oleh UMKM selama pandemi itu terbagi dalam empat masalah. Pertama, terdapat penurunan penjualan karena berkurangnya aktifitas masyarakat di luar luar sebagai konsumen. Kedua, kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit

sehubungan tingkat penjulan yang menurun. Ketiga, adanya hambatan distribusi produk karena adanya pembatasan pergerakan penyaluran produk di wilayah-wilayah tertentu. Keempat, adanya kesulitan bahan baku karena sebagai UMKM menggantungkan ketersediaan bahan baku dari sektor industri lain.

Kebangkitan UMKM pasca COVID-19 sangat membutuhkan dukungan dan semua pemangku kepentingan. Diantanya dengan perluasan pembiayaan modal kerja UMKM ini dilakukan dengan mendorong perbankan untuk dapat memberikan kredit lunak kepada UMKM. Dengan demikian UMKM memiliki modal kerja yang cukup untuk dapat menjalan bisnisnya. Kebijakan ini perlu untuk menjaga likuiditas UMKM. (AS/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :