Hindari Sengketa, Pemkab Kudus Minta Seluruh Tanah Kas Desa ‎Bersertifikat

oleh -6 views
Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kudus, Agus Budi Satriyo (tengah) sedang memimpin musyawarah desa yang digelar di aula Kecamatan Undaan pada Selasa (19/1/2021). (Foto: istimewa)

Kudus, isknews.com – Demi menghindari sengketa kepemilikan dengan warga, Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah meminta semua desa di Kudus untuk mengurus sertifikat tanah kas desa melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Asisten I Setda Kudus Agus Budi Satriyo di Kudus mendorong pemerintah desa mengurus hal itu sehingga saat ini sudah ada desa yang memanfaatkan program PTSL untuk kepentingan sertifikasi tanah kas desa.

“Agar aman dan tidak menimbulkan sengketa, sebaiknya segera diikutkan dalam program PTSL sehingga jelas kepemilikannya,” pesannya kepada warga Kudus.

Ia memperkirakan masih banyak tanah kas desa yang masih dalam bentuk letter C dan belum diurus sertifikatnya.

Terkait dengan permasalahan tanah desa di Desa Larikrejo, Kecamatan Undaan, pihaknya telah memfasilitasi dengan mengadakan musyawarah yang dihadiri pemerintah desa beserta BPD setempat di aula Kecamatan Undaan, pada Selasa (19/1/2021).

Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan luas lahan yang dipersoalkan mencapai 10.800 meter persegi.

Setelah menang gugatan pembatalan kepemilikan tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka pihak desa diminta segera mengumumkan kepada masyarakat. “Nantinya bisa dilelangkan untuk disewakan kepada masyarakat setempat,” terangnya..

Sementara, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Larikrejo, Tukul Kustono menuntut adanya transparansi. Ia mempertanyakan adanya perbedaan antara gugatan dan hasil putusan PTUN. Gugatan awal PTUN seluas 3.788 meter persegi, namun dalam putusannya mencapai 10.800 meter persegi.

Selama ini, lanjut Tukul, luasan lahan yang digugat pemerintah desa tersebut digunakan masyarakat. “Jika benar lahan yang digugat oleh pemerintah desa seluas 10.800 meter persegi, harus ditunjukkan kepada warga,” ujarnya.

Tuku berharap, ada transparansi terkait sengketa lahan yang menjadi persoalan antara warga dan pemerintah desa. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :