Jadi Kendala Saat Dibangun Jembatan, Sulit Dicegah DAS Yang Dijadikan Hunian Penduduk

KUDUS, isknews.com – Di balik pelaksanaan pembangunan jembatan, tidak jarang menemui kendala atau permasalahan di lapangan, yang mau tidak mau harus dicari penyelesainnya, karena akan sangat menentukan bagi berhasilnya pembangunan jembatan tersebut. Kendala itu adalah adanya hunian atau rumah penduduk di daeah aliran sungai (DAS), yang letaknya di sekitar proyek jembatan yang sedang dibangun.
“Perlu pendekatan khusus, kepada penghuni atau pemilik ruman di DAS itu, yang karena adanya proyek jembatan, sebagian dari rumah harus dibongkar,” kata Kasie Pemeliharan Jalan dan Jembatan BPESDM Kabupaten Kudus, Wisnu Aragani, saat dihubungi isknews.com, Selasa (8/12).
Menurut dia, hunian atau pemukiman penduduk di DAS, sulit dicegah. Dia mencontohkan dengan yang terjadi di jembatan Sungai Gelis di sebelah barat SMA Taman Siswa, puluhan warga yang menghuni dan membangun rumah di DAS itu, sudah ada sejak lama, bahkan sejak jembatan itu dibangun. Tidak hanya rumah penduduk, bahkan di tempat itu juga berdiri sebuah sekolah dasar (SD).
Maka, saat kemudian di atasnya dibangun sebuah jembatan, yang dipentingkan adalah ketinggiannya sama dengan permukaan jalan di kanan kiri jembatan, tanpa merubah atau mengganggu pemukiman di bawahnya. Namun karena antara yang di sisi utara dan selatan dibutuhkan sarana jalan penghubung, dibuatkanlah terowongan di bawah dinding penyangga jembatan tersebut.
Contoh lainnya, adalah yang terjadi dengan pembangunan Jembatan Tambak Lulang. Sebanyak enam rumah di Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, harus dibongkar sebagian dari bangunannya, karena terkena pelebaran jalan, sehubungan dengan dibangunnya Jembatan Tambak Lulang, di desa tersebut. Meskipun pada akhitnya pemilik rumah merelakan rumahnya dibongkar dengan diberkan ganti rugi, namun didahului negosiasi yang cukup alot, terkait besarnya ganti rugi ongkos bongkar bangunan.
“Saat membangun rumah di DAS atau tanah pengairan, mereka sudah diberi pengertian, jika sewaktu-waktu tanah itu dibutuhkan, contohnya yang milik BPESDM, ya harus mau dibongkar dan pindah,” tegas Wisnu. (DM)