Kudus, isknews.com-Salah satu warga Desa Karangbener, Kecamatan Bae Kudus yang kebetulan juga Ketua LSM Anak Bangsa Pejuang Pancasila, Riyanto, mengaku jengkel dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menerapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022. Salah satu penyebabnya adalah, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan dinilainya tidak adil.
Menurut Riyanto, kondisi ruas jalan kabupaten di wilayah dukuh Nawung Kadisono, Desa Karangbener yang mengalami kerusakan sejak menjelang akhir tahun 2020 dibiarkan tanpa ada upaya perbaikan. Padahal dalam kondisi jalan yang rusak seperti itu ditambah minimnya lampu penerangan jalan, sudah menelan korban belasan pengguna jalan yang mengalami kecelakaan.
“Karena banyaknya kecelakaan yang disebabkan jalan rusak, akhirnya perangkat desa Karangbener saweran membeli tanah urug untuk menembel lubang-lubang jalan,” kata Riyanto saat ditemui isknews.com dengan nada tinggi.
Warga asli Desa Karangbener yang juga Koordinator Aliansi LSM Kudus Bersatu ini menegaskan, ruas jalan yang rusak tersebut setiap harinya dilewati masyarakat dari berbagai kalangan. Ada pelajar, mahasiswa, pekerja pabrik, petani, PNS, serta pedagang. Menurutnya, ruas jalan tersebut menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Dawe dan Kecamatan Bae menuju Kudus Kota dan sekitarnya.
Riyanto lalu membandingkan dengan perbaikan jalan di perumahan Muria Indah yang dilapis aspal beton (aston) ACWC dengan anggaran sebesar Rp 1,373 milyar. Padahal, jalan tersebut hanya dilewati penghuni perumahan atau kalangan tertentu karena bukan jalan umum.
“Jalan lingkungan dengan jalan kabupaten penggunanya berbeda. Atau karena di perumahan tersebut banyak pejabat eselon dua bahkan ada rumah pribadi bupati,” tambahnya.
Seharusnya, masih kata Riyanto, kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran lebih mendahulukan kepentingan publik yang lebih luas. Tetapi kalau pertimbangannya banyaknya pejabat yang tinggal disuatu tempat lalu mendapat prioritas, itu namanya tidak adil.
“Seandainya di beberapa ruas jalan kabupaten yang rusak berdomisili pejabat, pasti sarana dan prasarana disekitar situ mendapat prioritas. Sayangnya, jarang ada pejabat yang mau tinggal di pedesaan,” tegasnya.
Bukan hanya ruas jalan yang diperbaiki secara swadaya, lanjutnya, ruas jalan di depan Kampus IAIN, asrama Kodim, kantor Dinas Tenaga Kerja, Kantor Desa Ngembalrejo sejauh hampir tiga kilometer juga mengalami rusak parah. Beruntung masyarakat berbaik hati dan tidak menggelar aksi.
“Buruh pabrik yang pagi-pagi menuju ke tempat kerjanya pasti merasa tidak nyaman dengan kondisi jalan seperti itu, termasuk anak-anak yang menuju ke sekolah,” keluhnya.
Sebelum menutup pembicaraan, Riyanto berharap bupati selaku kepala daerah maupun dewan selaku wakil rakyat memperhatikan kebutuhan rakyat kecil. Menurutnya, selama ini pembangunan di Kabupaten Kudus banyak dialokasikan ke hal-hal yang kurang bermanfaat.
“Sebagai rakyat kecil terus terang saya dan tentunya warga yang lain sangat kecewa dengan alokasi pembangunan yang tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat banyak,” tandasnya. (jos)
