Jaring Aspirasi Pansus 1 Gelar Public Hearing Dengan Stake Holder

oleh -923 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Pembahasan enam raperda tentang rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK) yang menjadi tugas Panitia Khusus (Pansus I) yang diketuai politisi PKS Setia Budi Wibowo, tadi malam sudah pada tahapan menjaring aspirasi publik terkait kegiatan perencanaan tata ruang tersebut, Rabu (22/6) bertempat di ruang rapat lantai 3 gedung DPRD Kudus .

Acara dimulai pada sekitar pukul 20.30 malam sedangkan yang hadir pada kesempatan tersebut adalah, seluruh anggota Pansus I DPRD, dan 20 orang stake holder yang terkait dengan kegiatan tersebut, masing masing adalah wakil dari perusahaan, Rumah Sakit dan SKPD serta instrumen Pemkab terkait lainnya.

Pada kesempatan pertama dilakukan paparan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kudus, Sujatmiko. Dalam paparannya Sujatmiko di bantu stafnya menjelaskan item demi item tata ruang dan wilayah yang sudah berjalan selama ini.

Panitia Khusus Raperda RDTRK DPRD Kudus, menggelar publik hearing atau konsultasi publik,  dan maenjaring saran dan masukan dari para stake holder, ” Semoga  ini memberikan kesempatan kepada masyarakat, untuk menyampaikan masukan, saran dan pendapatnya terhadap Raperda yang tengah kami bahas, apalagi Raperda tersebut terkait dengan regulasi penataan ruang” Ucap Ketua Pansus, Setya Budi Wibawa saat membuka acara tersebut.

Menurut Bowo, “secara umum masukan yang diberikan oleh audiens akan membantu kami dalam menajamkan rencana Pemerintah Daerah menerbitkan regulasi penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kudus yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan di DPRD” Katanya.

Mereka menganggap publik hearing yang digagas oleh Pansus DPRD tersebut sebagai  informasi awal kepada masyarakat, terkait dengan regulasi pemanfaatan ruang di Kabupaten Kudus. “Sehingga dengan adanya Perda Rencana Detail Tata Ruang tersebut, kedepan penyelenggaraan penataan ruang menjadi tertib dan masukan serta pendapat masyarakat, dapat dijadikan referensi untuk menyempurnakan draft Raperda “ ungkap Bowo.

Usai melakukan publik hearing, tahap selanjutnya Pansus Raperda RDTR Kabupaten Kudus masih akan melakukan pembahasan pasal demi pasal materi Raperda bersama eksekutif. Berdasarkan mekanisme pembentukan peraturan daerah, diharapka pembahasan Raperda RDTRK  segera tuntas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.  (YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :