Kudus, isknews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memfokuskan pembangunan kawasan Pantura timur sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru pada 2026. Wilayah eks Karesidenan Pati atau Jekuti-Banglor diproyeksikan menjadi prioritas pengembangan infrastruktur, pariwisata, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat menghadiri Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (26/5/2026).
Dalam forum yang dihadiri kepala daerah, DPRD, dan organisasi perangkat daerah se-Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora itu, Ahmad Luthfi mengumumkan total alokasi anggaran Rp461 miliar untuk lima kabupaten di kawasan Pantura timur.
Dari total tersebut, Kabupaten Kudus memperoleh alokasi terbesar yakni Rp123 miliar, disusul Pati Rp98 miliar, Jepara Rp81 miliar, Blora Rp80 miliar, dan Rembang Rp68 miliar.
“Kudus paling besar Rp123 miliar. Ini harga mati, tidak usah diperdebatkan lagi,” tegasnya.
Menurut Ahmad Luthfi, pembangunan daerah tidak boleh hanya berangkat dari perencanaan administratif semata, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena itu, pemerintah provinsi menerapkan pendekatan bottom up dalam menentukan arah pembangunan.
“Musrenbang memang sudah diketuk, tetapi kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan daerah,” ujarnya.
Ia menilai situasi ekonomi global yang belum stabil harus dijawab dengan kreativitas pemerintah daerah dalam menciptakan peluang ekonomi baru. Seluruh kepala daerah diminta tidak hanya menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi juga menghadirkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kita tidak boleh seperti menara gading. Harus kreatif dan berani membuat terobosan,” katanya.
Ahmad Luthfi juga menyoroti capaian investasi Jawa Tengah yang disebut mampu menembus Rp16 triliun dalam satu malam melalui forum investasi beberapa waktu lalu. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan investor untuk memperkuat ekonomi daerah.
Di tengah tekanan geopolitik dunia seperti perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, dan perang dagang global, ia menyebut kondisi ekonomi Jawa Tengah masih cukup stabil.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan pertama 2026 tercatat mencapai 5,89 persen atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 4,32 persen, sementara angka kemiskinan berada di level 9,39 persen.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemprov Jawa Tengah mulai menyiapkan arah pembangunan tahap kedua pada 2027 dengan fokus pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah.
Sektor pariwisata dinilai memiliki potensi besar karena pada 2025 sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh hingga 10,60 persen. Jumlah wisatawan ke Jawa Tengah bahkan diproyeksikan mencapai 74,4 juta orang dengan kontribusi ekonomi sebesar Rp72,62 triliun.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan program pengembangan desa wisata, wisata ramah muslim, pelatihan konten kreator desa wisata, hingga penguatan ekonomi kreatif berbasis lokal.
Khusus kawasan Jekuti-Banglor, pemerintah juga menyiapkan sejumlah proyek strategis seperti peningkatan jalan penghubung antarwilayah, pengembangan wisata religi, dan penyediaan internet untuk desa wisata.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah mengingatkan agar pembangunan daerah tetap berpihak pada kebutuhan utama masyarakat, terutama penciptaan lapangan kerja dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Yang paling dirasakan masyarakat adalah pengangguran, kesempatan kerja, kenaikan sembako, dan BBM,” ujarnya.
Ia mengapresiasi tingginya investasi yang masuk ke Jawa Tengah selama 2025, namun berharap investasi tersebut benar-benar berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan harus menciptakan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
