Jemput Bola Petugas Disdukcapil Datangi Rumah Rumah Warga Yang Belum Lakukan Perekaman e – KTP

oleh

Kudus, isknews.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam Rakor yang di gelar di Jambi belum lama ini mendesak semua kepala daerah untuk meminta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menyelesaikan semua perekaman e-KTP hingga tahun ini.

Di Kabupaten Kudus sendiri dari ratusan ribu warga Kabupaten Kudus yang sudah wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP), terdata  masih ada belasan ribu yang belum melakukan proses perekaman.

Tercatat kurang lebih ada 19 ribuan warga yang belum terekam datanya untuk pembuatan dokumen administrasi kependudukan tersebut. ”Padahal, data warga ini sangat penting, untuk menunjang sejumlah kegiatan. Baik itu pembangunan maupun lainnya,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus Hendro Martoyo melalui Sekretaris Dinas Putut Winarno.

TRENDING :  Selain Akta Kelahiran, Akta Kematian Juga Dokumen Penting Bagi Data Base Kependudukan

Misalnya saja validasi untuk pemutakhiran data pemilih, pada pelaksanaan pemilihan bupati (pilbup) dan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah tahun 2018 mendatang. Data ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya nanti.

Tidak kurang akal, petugas dari Disdukcapil Kudus melakukan serangkaian aksi untuk bisa merekam data warga. Salah satu yang efektif adalah dengan melakukan aksi jemput bola, ke warga yang belum perekaman.

Berbekal data yang ada, petugas mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan perekaman. Hal ini memang cukup membuat warga kaget, karena tidak menyangka akan didatangi petugas.

TRENDING :  38 Pengguna Jalan Terjatuh Akibat Jalan Licin Di Depan IAIN

Namun, warga senang bisa mendapatkan pelayanan langsung seperti itu. Banyak yang kemudian baru menyadari akan pentingnya melakukan perekaman KTP. Sehingga warga berterima kasih kepada petugas, yang mendatangi mereka di kediamannya.

Aksi jemput bola ini dilaksanakan, selain memang untuk melayani warga yang memang membutuhkan, juga untuk mengejar penyelesaian pekerjaan perekaman. ”Kita targetnya memang sampai akhir 2017 proses ini harus sudah selesai, ya. Makanya kita aksi jemput bola dengan mendatangi warga yang belum perekaman,” katanya.

Apalagi, proses pembuatan adminduk sendiri, memang sudah dipermudah. Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri. Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016.

TRENDING :  Desa Megawon Akan Kembangkan Bantuan Lumbung Pangan Secara Swadaya

Sebagai tindak lanjut  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan. Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Selain itu, untuk mengurangi jumlah warga yang belum melakukan perekaman, pihaknya akan lebih gencar melakukan sosialisasi. Meski hal itu sudah selalu dilakukan, namun intensitasnya memang ditingkatkan.

”Memang masih ada beberapa wilayah yang belum tersisir karena keterbatasan personel. Maka dari itu langkah taktis yang akan kami lakukan yaitu dengan melakukan perekaman di wilayah yang paling banyak belum melakukan perekaman terlebih dahulu,” katanya. (YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :