Kudus, isknews.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Kabupaten Kudus berdampak bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini kemudian memberikan inspirasi bagi Pemerintah Desa (Pemdes) Colo, Kecamatan Dawe untuk menguatkan sektor ketahanan pangan di wilayah setempat.
Hal yang belum lama ini terlaksana oleh Pemdes Colo adalah dengan menggeser beberapa anggaran infrastruktur untuk dialihkan ke dalam bentuk bantuan logistik bagi warganya.
Kepala Desa Colo, Destari Andryasmoro mengatakan, Dari hasil refocusing itu terkumpul sekitar Rp 100an Juta. Yang kemudian diperuntukkan untuk pembelian logistik dan diberikan kepada masyarakat Desa Colo yang terdampak.
“Beberapa anggaran yang digeser yakni pembuatan gorong-gorong, jalan usaha tani hingga anggaran pembuatan perkantoran,” ujarnya.
Adapun bantuan logistik itu diperuntukkan bagi warga yang belum mendapatkan jenis bantuan sosial lain seperti BLT, PKH, hingga BST. Totalnya ada 460 paket bantuan yang didistribusikan di masing-masing rumah.
“Kalau ini per rumah. Bukan per KK. Karena jika per KK jumlahnya ada 1.300. Sementara anggarannya terbatas,” jelasnya.
Untuk setiap paket bantuan itu total setara dengan Rp 150 ribu dengan dipotong pajak. Yang berisi mulai dari beras, minyak, gula, dan sarden.
“Penyalurannya sekali. Dan sudah rampung sehari kemarin. Kami kerahkan semua perangkat. Termasuk linmas. Kami bagi jadi empat tim. Sehingga sudah rampung sekitar pukul 14.00,” jelasnya.
Warga pun mengucapkan terimakasih kepada pemdes Colo yang telah memberikan bantuan itu. Tetapi dia menambahkan jika sebenarnya warganya lebih memilih akses perekonomian dibuka daripada mengandalkan bantuan. Sehingga dari aspirasi warga berharap agar setelah PPKM Darurat, wisata di Colo bisa dibuka. Agar roda perekonomian kembali berjalan.
“Harapannya memang demikian. Karena dengan bekerja, entah mereka tukang ojek atau pedagang, kalau sudah dibuka maka mereka percaya rejeki akan mengalir. Karena sudah ada yang mengatur. Jadi tidak cuma mengandalkan bantuan yang sifatnya terbatas,” imbuhnya.
Destari melanjutkan jika pihaknya sengaja merefocusing anggaran pembangunan infrastruktur desa karena kasihan terhadap warganya yang mata pencahariannya melalui wisata ditutup hampir dua bulan. Sehingga warga kesulitan mencari pemasukan.
Dia menambahkan jika sejauh ini baru desa Colo yang mengajukan anggaran logistik bagi warganya dengan cara merefocusing. Sementara desa-desa lain belum mengajukan.
“Ya ini karena warga di desa kami paling terdampak. Mengingat 80 persen mengandalkan wisata. Kemarin sempat ada desa-desa lain yang tanya. Tetapi mereka belum mengajukan,” jelasnya.
Tetapi Destari mengingatkan jika kebijakan seperti itu perlu menggeser anggaran. Sehingga bagi desa lain yang warganya tidak benar-benar terdampak secara serius maka perlu dipertimbangkan. (MY/YM)
