Kudus, isknews.com – Universitas Muria Kudus (UMK) memilih memperkuat peran akademiknya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibanding ikut mendirikan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kampus tersebut menilai kontribusi perguruan tinggi tidak harus diwujudkan melalui pengelolaan dapur, melainkan bisa melalui bidang evaluasi, penelitian, hingga pengawasan program.
Rektor UMK, Prof Darsono mengatakan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab utama sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, fungsi akademik menurutnya tetap harus menjadi prioritas utama.
“Perguruan tinggi itu center of excellence dalam pengembangan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fungsi utama itu jangan sampai ditinggalkan,” ujarnya saat ditemui usai prosesi wisuda, Rabu (6/5/2026).
Menurut Darsono, program MBG memang dapat menjadi bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan kampus. Namun, ia berpandangan keterlibatan perguruan tinggi tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk operasional dapur MBG.
Ia menilai program tersebut akan berjalan lebih optimal apabila setiap pihak mengambil peran sesuai kompetensinya masing-masing. Ada yang fokus mengelola dapur, sementara pihak lain bertugas melakukan evaluasi, pengawasan, maupun penjaminan mutu program.
“Kalau semua pihak menjalankan perannya masing-masing, sistem kontrolnya akan lebih baik dan program bisa berjalan lebih optimal,” katanya.
Darsono juga mengusulkan agar perguruan tinggi diberi ruang untuk berkontribusi melalui pendekatan keilmuan. Mulai dari penyusunan instrumen asesmen, evaluasi kualitas program, hingga penyusunan rekomendasi pengembangan MBG secara berkelanjutan.
Menurutnya, apabila UMK nantinya dilibatkan secara resmi dalam program MBG, kampus lebih tepat mengambil posisi sebagai evaluator, konsultan, maupun auditor program.
“Kalau UMK diminta berperan, kami lebih cocok di bidang evaluasi, konsulting, dan auditing. Kalau kampus ikut membuat dapur langsung, kasihan juga UMKM yang bergerak di bidang itu. Harus ada keseimbangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sampai saat ini UMK belum terlibat langsung dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kudus. Kendati demikian, pihak kampus tetap membuka peluang kerja sama apabila nantinya dibutuhkan oleh pemerintah maupun instansi terkait.
Kontribusi tersebut, lanjut Darsono, dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan akademik dan pengabdian masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), penelitian, studi kelayakan program, hingga pengembangan sistem evaluasi berbasis keilmuan. (AS/YM)
