Ketua DPRD Soroti Pentingnya Perubahan Perda RTRW Kudus

oleh -168 kali dibaca
Para pimpinan DPRD dan Plt Bupati Kudus usai sidang paripurna DPRD Kudus (Foto: istimewa)

Kudus, isknews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menggelar rapat Paripurna terkait jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus TA 2021, di ruang rapat Paripurna DPRD Kudus,

Usai rapat Paripurna, Ketua DPRD Kudus, Masan menyampaikan jika pihaknya akan segera melakukan pembahasan terhadap Ranperda APBD TA 2021 bersama badan anggaran. Sehingga pada tanggal 27 November mendatang APBD TA 2021 dapat segera disahkan.

Disinggung mengenai prioritas dalam Ranperda APBD tersebut, Masan mengungkapkan pihaknya telah membentuk panitia khusus (Pansus) guna membahas hal itu lebih lanjut.

“Apakah keseluruhan itu akan diselesaikan semuanya dalam awal tahun ini atau mungkin nanti secara bertahap. Tinggal nanti kita lihat urgensinya, mana yang mendesak, mana yang harus segera diselesaikan,” papar Masan.

Terlebih, Masan menyoroti akan pentingnya perubahan atas Perda Kabupaten Kudus nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus tahun 2012-2023.

“Saya melihat tadi di dalamnya juga tentang RTRW, yang mana itu juga mendesak. Bukan tidak mungkin itu juga menjadi prioritas untuk segera kita lakukan pembahasan dalam Ranperda nanti,” jelasnya.

Di sisi lain, Plt Buapti Kudus Dr. HM Hartopo menguraikan, dari 19 poin pembahasan dalam Ranperda, 16 diantaranya telah difasilitasi oleh Gubernur Jateng. Sedangkan tiga sisanya terkait perpajakan masih menunggu fasilitas dari Gubernur.

Lebih lanjut, Hartopi berharap kepada DPRD Kudus maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait surat yang telah masuk di dalam KUA PPAS agar dibagi berdasarkan skala prioritas.

“Saya juga berpesan kepada masing-masing OPD agar semua yang dimasukkan itu yang normatif saja, yang sesuai dengan skala prioritas. Apa yang menjadi prioritas setiap Dinas, monggo diajukan di situ, yang sudah ada anggaran KUA PPAS, jangan sampai ada yang digeser-geser lagi,” tutupnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.